RADAR BOGOR – Pemerintah hingga awal Agustus 2025 masih memfokuskan perhatian pada penyelesaian penyaluran bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Gelombang 3. Terdapat beberapa fakta penting yang perlu diketahui KPM.
Salah satu kendala utama adalah proses percepatan burekol atau buka rekening kolektif yang belum rampung di sejumlah wilayah, termasuk Banyuwangi, yang KKS-nya belum seluruhnya terdistribusi.
Di tengah progres PKH dan BPNT tersebut, sejumlah desa justru mulai menggulirkan pencairan BLT Dana Desa dengan nominal bervariasi, antara Rp300.000 hingga Rp900.000 per KPM, tergantung kebijakan dan alokasi masing-masing desa.
Daftar Wilayah yang Sudah Menyalurkan BLT Dana Desa
• Desa Jonggol: Masyarakat Desa Jonggol telah menerima BLT Dana Desa untuk Triwulan 3 (Juli–Agustus–September) dengan total nominal Rp900.000 per KPM (Keluarga Penerima Manfaat).
• Desa Ubrug: Penyaluran dilakukan pada Tahap 8 dengan nominal Rp300.000.
• Desa Licin: Menyalurkan bantuan untuk alokasi bulan Agustus sebesar Rp300.000.
• Desa Sumber Arum: BLT Tahap 8 telah cair dengan nilai bantuan Rp300.000.
• Desa Hilir: Penyaluran alokasi bulan Agustus dengan nominal Rp300.000 per KPM.
• Desa Pasir Luhur: Masyarakat menerima bantuan untuk dua bulan sekaligus, yakni Juli dan Agustus, dengan total Rp600.000.
• Desa Banyu Kencana: Meskipun sudah memasuki Agustus, desa ini menyalurkan BLT untuk alokasi Tahap 7 atau bulan Juli sebesar Rp700.000.
Masih banyak desa lain yang juga sedang dalam proses penyaluran. Waktu pencairan bergantung pada kebijakan internal desa.
Mekanisme pencairan pun berbeda antarwilayah. Beberapa desa masih menerapkan sistem konvensional, di mana warga diundang ke balai desa untuk mengambil bantuan secara langsung.
Namun, ada juga desa yang sudah berinovasi dengan menyalurkan bantuan melalui rekening bank penerima sehingga warga tidak perlu datang dan mengantre.
Progres Pelaksanaan Burekol serta Penyaluran Bantuan PKH dan BPNT Tahap 2 dan Tahap 3
Pemerintah kini memprioritaskan penyelesaian penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT Tahap 2 Gelombang 3, yang masih dalam tahap peralihan menuju sistem burekol atau buka rekening kolektif.
Contohnya di Kabupaten Banyuwangi, proses ini belum selesai karena Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) masih dalam tahap distribusi.
Secara nasional, dari total 3,6 juta KPM yang harus dialihkan ke sistem burekol, sebanyak 1,6 juta KPM telah berhasil menyelesaikan proses, sementara 2 juta KPM lainnya masih berproses, termasuk wilayah Banyuwangi.
Masalah yang Muncul: Gagal OM SPAN
Sebagian kecil KPM menghadapi kendala gagal OM SPAN, yakni kegagalan dalam proses verifikasi oleh sistem Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
Sistem ini digunakan oleh pemerintah pusat untuk memastikan dana bantuan tersalurkan kepada penerima yang valid berdasarkan kesesuaian antara NIK, nama, dan rekening.
Penyebab Gagal OM SPAN
1. Perbedaan nomor induk kependudukan (NIK) antara data di sistem bantuan sosial dan di sistem perbankan.
2. Kesalahan penulisan nama atau angka dalam NIK.
3. Data kependudukan belum diperbarui di Dukcapil.
4. Nama pemilik rekening tidak sesuai dengan KTP.
5. Nomor rekening tidak aktif atau bermasalah teknis.
6. Rekening dalam kondisi dormant atau tidak aktif dalam waktu lama.
7. Penerima tidak lagi memenuhi syarat, misalnya memiliki penghasilan lebih tinggi dari ketentuan.
8. Penerima terdeteksi menerima bantuan lain yang menyebabkan tidak lolos validasi, kecuali kombinasi bantuan yang diizinkan seperti PKH dan BPNT.
9. Kesalahan teknis atau sistem, termasuk gangguan integrasi data antarinstansi.
Solusi Mengatasi Gagal OM SPAN
Pemerintah menganjurkan agar seluruh data di sistem bansos, perbankan, dan Dukcapil harus sama dan sudah padan.
Warga diminta memverifikasi data nama, NIK, dan nomor rekening secara teliti.
Sebagai ilustrasi, di wilayah Banyuwangi terdapat 658 KPM, di mana 615 telah berhasil burekol dan 43 KPM masih dalam proses pengecekan OM SPAN.
Perkembangan Terbaru Penyaluran PKH dan BPNT Tahap 3 Periode Juli–September 2025
Hingga saat ini, berdasarkan pembaruan dari sistem SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation), penyaluran PKH dan BPNT Tahap 3 masih belum menunjukkan progres.
Pemerintah masih fokus menyelesaikan Tahap 2, terutama di wilayah yang masih dalam proses burekol dan validasi data OM SPAN.***
Editor : Eli Kustiyawati