RADAR BOGOR - Pemerintah resmi meluncurkan sistem penyaluran bantuan sosial menggunakan Payment ID berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan ke-80 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Sistem baru ini menjadi bagian dari upaya digitalisasi penyaluran bansos agar lebih transparan, tepat sasaran, dan aman.
Payment ID akan digunakan untuk berbagai program bantuan, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 3 dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 3 tahun 2025.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf melakukan peninjauan uji coba sistem Payment ID pada Sabtu, 9 Agustus 2025, yang berlangsung di SMA Negeri 10 Jakarta Selatan.
Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar tidak menyalahgunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan selalu mematuhi prosedur resmi agar hak bantuan tetap terjamin.
Selain peluncuran nasional pada 17 Agustus, penyaluran bansos APBD juga dilakukan di dua provinsi, yaitu Jawa Timur dan DKI Jakarta.
Kedua daerah ini mulai mencairkan bantuan sejak awal hingga pertengahan Agustus 2025, bersamaan dengan penyaluran sejumlah program sosial tambahan di luar PKH dan BPNT.
Penyaluran Bansos di Jawa Timur
Baca Juga: Catat, Ini 4 Pemicu yang Sebabkan KPM Bansos PKH Tidak Terima BPNT hingga Solusinya
Di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, penyaluran bansos dilaksanakan pada Senin, 11 Agustus 2025 dengan total nilai bantuan mencapai Rp12,68 miliar.
Selain pencairan dana, kegiatan ini juga dirangkai dengan pembagian bendera dan paket sembako kepada masyarakat. Rincian bantuan yang disalurkan antara lain:
1. Bantuan Asistensi Sosial bagi Penyandang Disabilitas (ASPD) diberikan kepada 194 penerima dengan total nilai Rp68.400.000.
2. Sebanyak 37 unit alat bantu mobilitas disalurkan untuk lansia dan penyandang disabilitas dengan nilai bantuan Rp174.623.000.
3. Program PKH Plus Lansia menjangkau 2.872 keluarga penerima manfaat, termasuk 614 keluarga dari hasil perluasan PAPBD Jawa Timur 2025.
4. Bantuan Langsung Tunai pabrik rokok kepada 11 penerima senilai Rp14.580 dan Rp584.900 disertai sembako.
5. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada 5 orang dengan total bantuan Rp15 juta, sedangkan KIP PPKS Jawara disalurkan kepada 7 penerima dengan nilai Rp21 juta.
6. KIP Putri Jawara dari perluasan PAPBD Jawa Timur 2025 diserahkan kepada 150 penerima dengan total bantuan Rp450 juta.
7. Program pemberdayaan ekonomi desa melalui BUM Desa senilai Rp400 juta.
8. Program Desa Berdaya senilai Rp200 juta.
9. Program Usaha Perempuan Sejahtera Jatim Puspa digelontorkan dengan total anggaran sebesar Rp522.750.000.
10. Program Bakti Nagari senilai Rp54.500.000.
Penyaluran Bansos di DKI Jakarta
Di DKI Jakarta, penyaluran bansos tahap 3 dilakukan melalui Bank Jakarta dengan total 56.351 penerima baru yang tersebar di lima wilayah administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
Rincian penerima bantuan meliputi:
1. 38.414 penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ).
2. 4.489 penerima Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).
3. 13.448 penerima Kartu Anak Jakarta (KAJ).
Masing-masing penerima memperoleh bantuan tunai sebesar Rp350.000 setiap bulan yang ditransfer langsung ke rekening. Penyaluran kartu ATM dilakukan pada 8–31 Agustus 2025 di seluruh wilayah administrasi termasuk Kabupaten Kepulauan Seribu.
Pemegang Kartu Lansia Jakarta juga memperoleh fasilitas tambahan berupa akses gratis layanan TransJakarta dan MRT.
Dengan penerapan sistem Payment ID, pemerintah menargetkan proses penyaluran bansos akan lebih cepat, akurat, dan bebas dari penyimpangan.
Digitalisasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan setiap bantuan tepat sampai kepada yang berhak, sekaligus meningkatkan akuntabilitas program perlindungan sosial di Indonesia.
Editor : Eka Rahmawati