RADAR BOGOR - Pemerintah Indonesia meluncurkan inovasi besar dalam penyaluran bantuan sosial dengan memperkenalkan sistem Payment ID berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tanggal 17 Agustus 2025, bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan ke-80.
Sistem Payment ID ini akan diterapkan dalam berbagai program salah satunya bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 3 dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 3 pada tahun 2025.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaksanakan pengujian sistem Payment ID pada tanggal 9 Agustus 2025 di SMA Negeri 10 Jakarta Selatan.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sosial mengingatkan seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) secara bijak dan mengikuti prosedur resmi guna memastikan hak bantuan tidak terganggu.
Selain peluncuran sistem secara nasional, pemerintah juga menggelar penyaluran bantuan sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di dua provinsi, yaitu Jawa Timur dan DKI Jakarta, yang dimulai sejak awal hingga pertengahan Agustus 2025.
Penyaluran bansos ini juga menyertakan beberapa program sosial tambahan di luar PKH dan BPNT, sebagai bagian dari upaya pemulihan sosial dan ekonomi.
Penyaluran Bansos di Jawa Timur
Penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, resmi dilaksanakan pada 11 Agustus 2025 dengan total anggaran sebesar Rp12,68 miliar.
Kegiatan ini tidak hanya berupa pencairan dana, tetapi juga disertai dengan pembagian bendera merah putih dan paket sembako kepada masyarakat sebagai bentuk dukungan sosial sekaligus peringatan kemerdekaan.
Rincian program bantuan yang disalurkan di Jawa Timur antara lain:
- Bantuan Asistensi Sosial bagi Penyandang Disabilitas (ASPD) yang diberikan kepada 194 penerima dengan total nilai Rp68,4 juta.
- Penyaluran 37 unit alat bantu mobilitas untuk lansia dan penyandang disabilitas senilai Rp174,6 juta.
- Program PKH Plus Lansia memberikan bantuan kepada 2.872 keluarga penerima, yang mana 614 di antaranya merupakan bagian dari perluasan PAPBD Jawa Timur tahun 2025.
- Bantuan Langsung Tunai khusus pabrik rokok kepada 11 penerima, dengan nominal Rp14.580 dan Rp584.900 yang disertai paket sembako.
- Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diberikan kepada 5 penerima dengan total bantuan Rp15 juta.
- KIP PPKS Jawara untuk 7 penerima dengan nilai Rp21 juta.
- KIP Putri Jawara dari perluasan PAPBD Jawa Timur 2025 untuk 150 penerima senilai Rp450 juta.
- Program pemberdayaan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dengan anggaran Rp400 juta.
- Program Desa Berdaya dengan dana Rp200 juta.
- Program Usaha Perempuan Sejahtera Jatim Puspa dengan total alokasi Rp522,75 juta.
- Program Bakti Nagari yang memperoleh dana Rp54,5 juta.
Penyaluran Bansos di DKI Jakarta
Di DKI Jakarta, tahap ketiga penyaluran bantuan sosial dilaksanakan melalui Bank Jakarta, yang mendistribusikan dana kepada 56.351 penerima baru yang tersebar di lima wilayah administrasi dan juga Kabupaten Kepulauan Seribu.
Distribusi bantuan ini dikelompokkan sebagai berikut:
- 38.414 penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ).
- 4.489 penerima Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).
- 13.448 penerima Kartu Anak Jakarta (KAJ).
Masing-masing penerima bantuan memperoleh dana tunai sebesar Rp350.000 setiap bulan yang dikirim langsung ke rekening mereka.
Proses distribusi kartu ATM sebagai sarana pencairan berlangsung dari tanggal 8 hingga 31 Agustus 2025 di seluruh wilayah administrasi, termasuk wilayah Kepulauan Seribu.
Selain bantuan tunai, pemegang Kartu Lansia Jakarta juga memperoleh kemudahan akses gratis menggunakan layanan TransJakarta dan MRT sebagai bentuk dukungan mobilitas dan kesejahteraan.
Editor : Eka Rahmawati