RADAR BOGOR - Pemerintah kembali melanjutkan penyaluran bantuan sosial, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang kini telah memasuki tahap ketiga untuk periode Juli hingga September 2025.
Hingga pertengahan Agustus, penyaluran masih dalam tahap persiapan, baik dari sisi distribusi KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) maupun pembaruan data penerima.
Berikut perkembangan terbaru bansos PKH dan BPNT.
Progres Penyaluran Bantuan
Distribusi KKS untuk KPM baru maupun yang beralih dari kantor pos ke bank penyalur masih berlangsung.
1. Bank Syariah Indonesia (BSI) mengonfirmasi bahwa distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk wilayah Aceh sudah selesai dilaksanakan.
Bank BRI menyalurkan KKS kepada sekitar 181 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Bank Mandiri mendistribusikan KKS kepada lebih dari 415 ribu KPM yang tersebar di 115 kabupaten/kota.
Bank BNI menyalurkan sebanyak 105.005 KKS baru kepada penerima yang terdaftar.
Status penyaluran PKH dan BPNT tahap 3 berdasarkan data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (Siks-NG) per 11 Agustus 2025 masih berada di tahap 2 (April–Juni), sehingga proses pencairan tahap 3 masih dalam tahap persiapan.
Prioritas pencairan diberikan kepada KPM pemegang KKS Merah Putih dan penerima dengan kategori desil 1 hingga 5.
Fakta Pencairan 17 Agustus 2025
Pemerintah menjadwalkan penyaluran bantuan sosial tahap ketiga dimulai pada Agustus 2025 dan dilaksanakan secara bertahap hingga penghujung September.
Namun, peluang pencairan bertepatan dengan peringatan 17 Agustus dipandang sangat kecil.
Jika pun ada, sifatnya hanya simbolis sebagai bentuk peresmian tahap penyaluran.
Karena proses verifikasi dan validasi data penerima masih berjalan di Agustus, pencairan diperkirakan baru bisa dilakukan menjelang akhir bulan.
Rencana meluncurkan sistem Payment ID yang terhubung dengan NIK pada 17 Agustus 2025 batal direalisasikan dan ditunda ke waktu berikutnya.
Sistem ini masih dalam tahap uji coba dan belum memiliki tanggal peluncuran resmi.
Namun, uji coba akan dilakukan di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September 2025.
Pembaruan Data Penerima Bansos
Menteri Sosial, Saifulah Yusuf, menegaskan bahwa mulai tahun ini, penyaluran PKH dan BPNT menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) yang sepenuhnya dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Pembaruan data dilakukan setiap tiga bulan sekali, agar penerima yang sudah tidak memenuhi syarat bisa segera digantikan oleh masyarakat lain yang lebih membutuhkan.
Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah (Pemda) berperan dalam pemutakhiran data di lapangan, sementara proses verifikasi, validasi, hingga penentuan desil penerima dilakukan langsung oleh BPS untuk menjamin akurasi dan transparansi.
Masyarakat penerima diminta terus memantau informasi resmi dari Kemensos maupun pemerintah daerah, agar tidak terjebak informasi palsu yang kerap beredar di media sosial.
