RADAR BOGOR - Kementerian Sosial (Kemensos), berdasarkan jadwal seharusnya segera memulai proses pencairan bantuan sosial (bansos) PKH BPNT untuk tahap ketiga, yang mencakup periode Juli, Agustus, dan September 2025.
Tahap ini menjadi fokus utama bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sebelumnya mengikuti program bansos PKH dan BPNT, dengan beberapa informasi penting terkait jadwal, status distribusi, dan klarifikasi hoaks yang beredar di media sosial.
Batas Akhir Pelaporan dan Pembayaran Gabungan Bansos PKH BPNT
Batas akhir pelaporan untuk bantuan tahap kedua ditetapkan pada 18 Agustus 2025.
Kemensos dijadwalkan memulai pendistribusian bantuan sosial tahap ketiga setelah tanggal yang ditentukan.
Bagi KPM yang belum menerima bantuan tahap kedua, ada kemungkinan dana akan digabungkan dan dicairkan bersamaan dengan bantuan tahap ketiga.
Praktik ini pernah terjadi pada 2024, ketika tahap ketiga dan keempat digabungkan untuk mempercepat distribusi.
Klarifikasi Hoaks terkait Status SIKS-NG
Seiring beredarnya informasi di media sosial, Kemensos menegaskan bahwa rumor mengenai perubahan status SIKS-NG menjadi “Juli, Agustus, dan September” adalah tidak benar.
Beberapa tangkapan layar yang diklaim sebagai bukti pencairan tahap ketiga ternyata sudah diedit atau tidak sesuai dengan sistem asli.
Untuk memastikan informasi akurat, KPM disarankan memeriksa status resmi SIKS-NG mulai tanggal 19 Agustus.
Baca Juga: Hati-hati, Akun Instagram Palsu Gunakan Nama Anggota DPRD Kota Bogor Safrudin Bima untuk Tipu Warga
Pembaruan Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
Distribusi KKS juga menjadi bagian dari proses bansos. Status “proses Burekol” di sistem SIKS-NG menandakan bahwa kartu masih dalam tahap awal pendistribusian.
Sementara itu, status lain yang lebih lanjut menunjukkan bahwa kartu sudah siap dibagikan kepada penerima.
Beberapa wilayah, termasuk Tegal dan Sukoharjo di Jawa Tengah, diperkirakan akan menerima KKS dalam waktu dekat, sehingga KPM di daerah ini diharapkan bersabar menunggu proses distribusi selesai.
Alasan Potensi Pembayaran Digabungkan
Meskipun Kemensos tidak menyebutkan alasan pasti keterlambatan pencairan, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa penggabungan pembayaran dilakukan untuk mengantisipasi keterlambatan administrasi dan mempermudah distribusi dana kepada KPM.
Hal ini memastikan bahwa seluruh penerima manfaat tetap memperoleh bantuan secara lengkap meskipun ada penyesuaian jadwal.
Dengan berbagai pembaruan ini, Kemensos menekankan pentingnya masyarakat memantau informasi resmi melalui kanal pemerintah dan tidak terpancing oleh rumor yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Kesabaran dan kepatuhan terhadap prosedur resmi menjadi kunci agar bantuan sosial dapat diterima dengan lancar dan tepat sasaran.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga