RADAR BOGOR – Ada tiga jenis bantuan sosial (bansos) yang sudah mulai dicairkan. Bansos tersebut meliputi PKH, BPNT, dan BLT BBM.
Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf (Gus Ipul), dalam siaran tersebut menegaskan bahwa penyaluran bansos triwulan ketiga akan segera dilaksanakan.
Meskipun alokasi jumlah penerima tetap sama—lebih dari 18 juta untuk BPNT, 10 juta untuk PKH, dan 96 juta untuk PBI—sasaran penerima dapat berubah setelah melalui verifikasi data dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut laporan, proses pencairan bansos tahap 3 untuk periode Juli, Agustus, dan September 2025 telah dimulai sejak 19 Agustus 2025.
Berikut adalah 12 wilayah yang dikabarkan menerima pencairan lebih dulu:
Pulau Jawa: Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta.
Pulau Bali dan Nusa Tenggara: Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB).
Pulau Kalimantan: Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan.
Penyaluran simbolis di 12 wilayah ini bertujuan untuk menandai dimulainya distribusi bansos secara nasional.
Proses ini juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran publik, menunjukkan komitmen pemerintah, dan membangun kepercayaan masyarakat.
Pencairan dana bansos melewati beberapa tahapan administrasi. Salah satunya adalah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang telah diterbitkan untuk BPNT pada 17 Agustus lalu.
Setelah itu, proses dilanjutkan dengan perubahan status menjadi SPM (Surat Perintah Membayar) dan SI (Standing Instruction).
Setelah status berubah, barulah dana akan masuk ke kartu KKS atau disalurkan melalui PT Pos Indonesia.
Terkait kabar BLT BBM yang juga akan dicairkan, belum ada informasi resmi dari Kementerian Sosial.
Selain itu, Kementerian Sosial saat ini sedang menguji coba penyaluran bansos melalui Payment ID di Banyuwangi, Jawa Timur.
Uji coba ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat mengakses bansos dan meningkatkan transparansi penggunaan dana.
Metode penyaluran bansos melalui Payment ID akan tetap terhubung dengan bank penyalur Himbara dan PT Pos Indonesia, terutama untuk wilayah 3T (terdepan, tertinggal, terluar) yang belum memiliki infrastruktur perbankan yang memadai.***
Editor : Eli Kustiyawati