RADAR BOGOR - Program bantuan sosial (bansos) kembali bergerak maju memasuki periode penyaluran ketiga tahun 2025.
Berdasarkan laporan terbaru dari sistem SIKS-NG, bantuan pangan non-tunai atau BPNT kini sudah menunjukkan status terbaru “sedang dalam proses cek rekening”.
Kondisi ini menandakan bahwa bantuan pangan lebih dulu bergerak dibandingkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih menunggu tahapan berikutnya.
Dengan perkembangan ini, para keluarga penerima manfaat di berbagai daerah tinggal menantikan pencairan dana yang akan masuk ke rekening masing-masing.
Selain perkembangan BPNT, Kementerian Sosial juga mengumumkan adanya distribusi kartu keluarga sejahtera (KKS) terbaru.
Pembagian kartu dilakukan melalui kerja sama dengan Bank Negara Indonesia (BNI), disertai buku tabungan yang berfungsi sebagai rekening resmi penyaluran bansos.
Program ini menyasar total 111 kabupaten dan kota di Indonesia, dan saat ini tengah berjalan secara bertahap sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.
Wilayah yang Masuk Jadwal Distribusi KKS Baru
1. Provinsi Bali – Penyaluran KKS baru dilaksanakan di beberapa daerah, mencakup wilayah sekitar Kabupaten Badung hingga menjangkau Kabupaten Tabanan.
2. Provinsi Banten – Proses distribusi mencakup beberapa kota, dari Serang hingga wilayah Tangerang Selatan.
3. Provinsi DI Yogyakarta – Penyaluran dilakukan di seluruh daerah, mulai Kabupaten Bantul hingga Kota Yogyakarta.
4. Provinsi DKI Jakarta – Mencakup distribusi dari Jakarta Barat hingga Jakarta Utara.
5. Provinsi Jambi – Fokus penyaluran ada di Kota Sungai Penuh dengan jumlah penerima sekitar 18 KPM.
6. Provinsi Jawa Barat – Pendistribusian dilakukan secara luas, dari Kabupaten Bandung hingga Kota Cimahi dan Kota Cirebon.
7. Provinsi Jawa Tengah – Menjangkau Kabupaten Boyolali hingga Kota Surakarta.
8. Provinsi Jawa Timur – Penyaluran berlangsung di Banyuwangi, Mojokerto, dan Kota Surabaya.
9. Provinsi lainnya – Termasuk Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Sulawesi, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Sumatra Utara.
Kemensos menekankan bahwa proses distribusi KKS tidak dilakukan sekaligus, melainkan dijadwalkan secara bertahap agar setiap penerima memperoleh undangan pada waktu yang berbeda.
Mekanisme ini diambil untuk mencegah penumpukan penerima di lokasi distribusi, sekaligus memastikan bahwa data penerima telah sesuai dengan sistem terbaru.***
Editor : Eli Kustiyawati