RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali membahas soal larangan study tour, saat bertemu pengusaha bus dan travel wisata.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan alasan di balik aturannya yang melarang study tour ini jika hanya berkedok "piknik" dan tidak memiliki tujuan edukasi yang jelas.
Fokusnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, adalah pada study tour yang diselenggarakan oleh pihak sekolah yang sering kali membebankan orang tua siswa dan berpotensi menjadi ajang korupsi serta nepotisme.
Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk melindungi para siswa dan orang tua dari praktik-praktik yang tidak transparan.
Dukungan publik terhadap kebijakan ini cukup kuat, bahkan berdasarkan hasil riset, lebih dari 90% masyarakat setuju dengan langkah yang diambil oleh pemerintah provinsi.
Kekhawatiran dari Pengusaha Bus dan Travel Wisata
Di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi para pelaku industri bus dan pariwisata.
Perwakilan dari sektor ini menyuarakan keprihatinan mereka karena terjadi penurunan pendapatan drastis dan sepinya penumpang.
Akibatnya, mereka kesulitan untuk membayar pajak dan mencicil pinjaman yang telah diambil.
Salah satu perwakilan pengusaha bus, seorang ibu, menyampaikan permohonannya.
Baca Juga: Jumling, Cara Jaro Ade Serap Keluh-kesah Warga Malasari Kabupaten Bogor
“Tapi yang 10% ini tolong diperhatikan untuk cari solusinya. Terima kasih kepada Pak Gubernur juga kemarin Alhamdulillah pajak sudah dihapuskan kita bisa berjalan, itu satu. Kedua, anak bapak juga ini yang 10%-nya kata Bapak solusinya kami seperti apa?," ujarnya.
“Apakah Pak Gubernur bisa memberikan tambahan penjelasan di dalam SE-nya, di angka 3 itu globalnya adalah study tour yang dilarang dengan dibungkus kegiatan piknik. Nah, lalu ditambahkan mungkin poin A-nya atau poin berikutnya dalam angka tiga tersebut bahwa piknik tidak dilarang sepanjang tidak mengatasnamakan institusi sekolah dan juga tidak memberatkan orang tua siswa dan tidak bersifat wajib,” perwakilan lainnya juga menambahkan.
Respon dan Solusi dari Pemerintah
Merespons keluhan tersebut, KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa ia tidak akan mencabut kebijakan yang sudah ditetapkan.
“Cobalah ada dari peraturan Pak Gubernur yang bisa sedikit meringankan kami dari pelarangan pariwisata,” ucap perwakilan lainnya.
“Meringankannya bagaimana?,” tanya KDM.
“Kalau saya pribadi pinginnya dibebasin lagi. Tapi bukan bukan begitu maksudnya pak. Ya, bolehlah ada kebolehan untuk (study tour),”lanjut perwakilan tersebut.
“Enggak bisa, Gubernur kan tidak boleh membuat aturan untuk kepentingan tertentu,” tegas Gubernur Jawa Barat.
Namun, KDM menyatakan terbuka untuk mencari solusi alternatif. Salah satu usulan yang ditawarkan adalah menjembatani perusahaan bus dengan sektor industri untuk mendapatkan kontrak kerja sama.
KDM juga berjanji untuk mengevaluasi kembali masalah pajak yang dikeluhkan oleh para pengusaha.
Pada akhirnya, Gubernur Jawa Barat menekankan bahwa semua kebijakan yang ia ambil semata-mata demi kebaikan masyarakat luas, tanpa ada niatan untuk merugikan industri tertentu.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga