RADAR BOGOR - Hingga tahun 2025, penyaluran bansos PKH BPNT melibatkan proses verifikasi rekening oleh pihak bank penyalur, dengan beberapa perubahan penting terkait kriteria penerima dan mekanisme pencairan.
Proses penyaluran bansos PKH dan BPNT, saat ini disebut masih dalam pemeriksaan rekening para penerimanya.
Penerima manfaat bansos PKH BPNT yang sebelumnya menerima bantuan melalui kantor pos dan dialihkan ke Bank Himbara dipastikan akan menerima pencairan ganda untuk tahap kedua dan ketiga.
Hal ini menjadi langkah strategis untuk memastikan tidak ada keluarga yang tertinggal dalam penyaluran bantuan.
Kriteria Penerima Bansos PKH BPNT Tahap 3
Pemerintah menetapkan beberapa ketentuan agar bantuan tepat sasaran.
Seseorang tidak layak menerima bantuan jika datanya tidak ditemukan atau alamatnya tidak dapat diverifikasi.
Selain itu, pegawai pemerintah seperti PNS, ASN, P3K, maupun karyawan BUMD dan BUMN tidak termasuk dalam penerima bantuan.
Individu yang dianggap mampu secara ekonomi atau sudah meninggal dunia juga otomatis tidak memenuhi syarat.
Mulai 2025, kriteria BPJS Ketenagakerjaan diganti dengan sistem desil yang menilai peringkat kesejahteraan keluarga.
Dalam sistem desil terbaru, keluarga dengan peringkat 1 hingga 4 berhak menerima PKH, sedangkan keluarga dengan peringkat 1 hingga 5 dapat memperoleh KIS PBI dan BPNT.
Pendekatan berbasis desil ini memungkinkan pemerintah menyalurkan bantuan lebih tepat sesuai kebutuhan keluarga.
Proses Pengambilan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
Bank Himbara memiliki tugas untuk membuka rekening kolektif sekaligus menyalurkan KKS kepada para penerima manfaat.
Pendistribusian dilakukan dengan koordinasi antara cabang bank, pendamping PKH, hingga pihak RT/RW, kelurahan, atau kecamatan.
Penerima akan diundang untuk mengambil kartu di lokasi yang telah ditentukan, seperti balai rakyat atau kantor kelurahan, sehingga prosesnya lebih terorganisir dan efisien.
Contoh Kasus Penerima Bantuan
Ilustrasi kasus menunjukkan bahwa salah satu KPM menerima bantuan PKH Rp225.000 untuk anak SD, serta bantuan sembako sebesar Rp600.000.
Untuk penerima yang dialihkan dari kantor pos ke Bank Himbara, pencairan sudah dalam tahap pemeriksaan rekening dan dipastikan akan segera tersalurkan.
Dengan sistem desil baru, verifikasi rekening, serta mekanisme pengambilan KKS yang lebih terstruktur, pemerintah berupaya meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT.
Langkah ini diharapkan tidak hanya menjamin bantuan sampai ke keluarga yang berhak, tetapi juga meminimalkan risiko kesalahan data atau keterlambatan pencairan.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga