RADAR BOGOR - Berdasarkan perkembangan terakhir, ada beberapa poin penting yang perlu diketahui masyarakat penerima bansos PKH BPNT.
Mulai dari jadwal pencairan, proses verifikasi rekening, potensi penerimaan ganda, hingga kategori penerima bansos PKH BPNT yang berhak atas alokasi dana bantuan kali ini.
1. Proses dan Jadwal Pencairan bansos PKH BPNT
Tahap ketiga penyaluran bansos dimulai dengan pemeriksaan dan validasi rekening oleh bank penyalur.
Proses ini menjadi kunci karena memastikan bahwa rekening penerima aktif dan siap menampung dana.
Informasi mengenai verifikasi rekening tahap 3 sudah muncul di aplikasi SIKS-NG, sehingga dapat dipastikan pencairan akan segera berlanjut.
Jika mengacu pada pola penyaluran sebelumnya, jadwal pencairan PKH dan BPNT tahap 3 diperkirakan berlangsung pada September 2025.
September menjadi batas akhir distribusi bantuan pada tahap ketiga.
Karena itu, KPM diimbau bersabar hingga dana benar-benar ditransfer ke rekening masing-masing, yang kemungkinan baru dapat diakses menjelang penutupan bulan.
2. Potensi Penerimaan Ganda di September 2025
Hal yang cukup menarik pada periode ini adalah adanya kemungkinan sebagian KPM menerima bantuan ganda.
Kondisi ini dialami oleh penerima manfaat yang sebelumnya mengalami transisi mekanisme penyaluran dari kantor pos menuju KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), namun belum menerima pencairan tahap kedua.
Dengan begitu, mereka berpotensi memperoleh hak ganda, yakni pencairan tahap kedua yang tertunda ditambah pencairan tahap ketiga yang memang dijadwalkan pada September 2025.
3. Kategori Penerima yang Berhak
Penentuan siapa yang berhak menerima bansos ditentukan melalui sistem desil kesejahteraan.
Untuk program PKH, penerima berada pada desil 1 hingga 4, sedangkan untuk BPNT mencakup desil 1 hingga 5.
Desil ini ditetapkan berdasarkan hasil survei sosial ekonomi yang dilakukan pemerintah, sehingga bantuan benar-benar diarahkan kepada keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah.
Mekanisme ini sekaligus menjadi filter agar penyaluran lebih tepat sasaran.
4. Estimasi Jumlah Bantuan yang Bisa Diterima
Nilai bantuan yang berpotensi diterima KPM pada periode ini cukup besar.
Misalnya, seorang penerima dengan komponen PKH berupa dua balita dan dua lansia berhak atas Rp2,7 juta, terdiri dari Rp1,5 juta untuk balita dan Rp1,2 juta untuk lansia.
Jika ditambahkan dengan BPNT senilai Rp1,2 juta untuk dua tahap, totalnya mencapai Rp3,9 juta.
Belum termasuk tambahan bantuan pangan sebelumnya sebesar Rp400 ribu.
Apabila kedua tahap bantuan turun berbarengan, total dana yang masuk bisa menembus hampir Rp7 juta.
Tambahan ini berperan besar membantu keluarga penerima menghadapi berbagai kebutuhan yang meningkat di akhir tahun.
5. Evaluasi, Survei, dan Penggunaan Dana
Selain pencairan, pemerintah juga melakukan evaluasi berkala melalui survei lapangan atau ground check.
Tujuannya untuk memastikan bahwa data penerima masih sesuai dengan kondisi nyata di masyarakat.
Hasil survei ini krusial karena menentukan apakah KPM tetap berhak pada periode berikutnya atau tidak.
Mereka yang masuk ke desil 6 hingga 10 kemungkinan akan dikeluarkan dari daftar penerima, sementara yang masih di desil rendah tetap mendapatkan haknya.
Selain itu, dilakukan pula monitoring pemanfaatan bantuan BPNT.
Bantuan pangan ini harus benar-benar digunakan untuk kebutuhan pokok seperti beras, telur, atau lauk pauk, bukan untuk pengeluaran di luar kebutuhan pangan keluarga.
