RADAR BOGOR - Program yang mencakup bansos PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) segera digulirkan di sejumlah wilayah, meski masih belum serentak secara nasional.
Setiap menjelang akhir Agustus, pemerintah biasanya mulai memasuki fase penting penyaluran bansos reguler seperti PKH BPNT.
Tahapan awal penyaluran bansos PKH BPNT, dilakukan melalui pengecekan data penerima di aplikasi SIKS NG, kemudian dilanjutkan dengan proses validasi saldo pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Status Nasional Bansos PKH dan BPNT Tahap 3
Informasi terbaru menunjukkan bahwa status BPNT tahap ketiga di aplikasi SIKS-NG kini sudah masuk pada tahap pemeriksaan rekening.
Artinya, pemerintah tengah melakukan validasi data penerima untuk memastikan bantuan sampai tepat sasaran.
Jika merujuk pada pola penyaluran di tahun-tahun sebelumnya, pencairan bansos tahap ketiga umumnya baru berlangsung pada minggu terakhir bulan Agustus.
Kendati demikian, hasil pengecekan saldo secara langsung pada beberapa KKS penerima dari tahun penerbitan berbeda menunjukkan kondisi masih kosong.
KKS lansia dari 2017, KKS PKH siswa SMA dari 2018, hingga KKS BPNT murni dari 2021, seluruhnya belum terisi saldo.
Situasi tersebut memberi gambaran bahwa Kementerian Sosial masih berfokus menyelesaikan pencairan bansos tahap kedua, khususnya bagi penerima tambahan serta keluarga yang baru dialihkan status kepesertaannya.
Detail Pengecekan Saldo Kartu KKS
Pengecekan manual yang dilakukan pada beberapa KKS memberi gambaran nyata bahwa distribusi dana belum merata.
· KKS PKH-BPNT 2017 (Lansia): saldo tercatat kosong.
· KKS PKH-BPNT 2018 (SMA): saldo tercatat kosong.
· KKS BPNT Murni 2021: saldo tercatat kosong.
Meski begitu, masyarakat diminta bersabar karena pencairan biasanya dilakukan secara bertahap sesuai jadwal pemerintah.
Program Bansos Daerah yang Didanai APBD: Jawa Timur dan DKI Jakarta
Selain bansos dari pemerintah pusat, beberapa daerah juga menyalurkan bantuan sosial berbasis APBD yang difokuskan untuk mendukung kelompok rentan.
1. Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
Pemprov Jawa Timur telah merealisasikan penyaluran bantuan sosial dengan total anggaran mencapai Rp4,9 miliar.
Bantuan ini diarahkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat melalui sejumlah program unggulan.
Program yang dijalankan meliputi KIP Jawara atau Kewirausahaan Inklusif Produktif, bantuan Zakat Produktif, hingga dukungan khusus yang difokuskan bagi kelompok lansia rentan.
2. DKI Jakarta
Pemprov DKI Jakarta telah mengawali distribusi Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) yang ditujukan bagi puluhan ribu warga penerima baru.
Tercatat ada 56.351 penerima baru yang tersebar di lima wilayah administrasi serta Kepulauan Seribu. Bantuan ini terbagi atas beberapa kelompok utama:
o Kartu Lansia Jakarta (KLJ): 38.414 penerima.
o Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ): 4.489 penerima.
o Kartu Anak Jakarta (KAJ): 13.448 penerima.
Setiap penerima mendapatkan bantuan tunai senilai Rp300.000 per bulan yang langsung ditransfer ke rekening Bank DKI.
Selain itu, mereka memperoleh fasilitas tambahan berupa akses gratis transportasi umum.
Untuk memudahkan pencairan, distribusi kartu ATM penerima dijadwalkan berlangsung sejak 8 hingga 31 Agustus 2025.
Secara keseluruhan, penyaluran bansos tahap ketiga di tingkat pusat masih berada dalam proses verifikasi, sehingga saldo tambahan belum terlihat masuk ke KKS para penerima.
Namun, penyaluran melalui APBD di sejumlah daerah sudah lebih dulu berjalan.
Jawa Timur mengarahkan dana bansos pada program pemberdayaan masyarakat, sementara DKI Jakarta fokus pada bantuan tunai reguler untuk lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak.
Dengan demikian, meski pencairan nasional belum merata, masyarakat di beberapa wilayah sudah merasakan manfaat bansos tahap ketiga tahun ini.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga