RADAR BOGOR – Cara lain ditunjukkan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dalam menyampaikan aspirasi.
Kali ini, dengan mengirim “surat cinta” beramai-ramai ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang isinya desakan agar Bupati Sudewo segera ditetapkan sebagai tersangka.
Sudewo yang pada 13 Agustus lalu didemo puluhan ribu warganya yang dikoordinasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) pekan lalu sedianya diperiksa KPK terkait kasus korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhu bungan (Kemenhub) tahun anggaran 2022–2024.
Tapi, ia tak hadir dan berjanji akan datang di pemanggilan berikutnya.
Sudewo yang pada 13 Agustus lalu didemo puluhan ribu warganya yang dikoordinasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) pekan lalu sedianya diperiksa KPK terkait kasus korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhu bungan (Kemenhub) tahun anggaran 2022–2024.
Tapi, ia tak hadir dan berjanji akan datang di pemanggilan berikutnya.
Sudewo yang pada 13 Agustus lalu didemo puluhan ribu warganya yang dikoordinasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) pekan lalu sedianya diperiksa KPK terkait kasus korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhu bungan (Kemenhub) tahun anggaran 2022–2024.
Tapi, ia tak hadir dan berjanji akan datang di pemanggilan berikutnya.
Koordinator aksi, Teguh Istiyanto menegaskan, kegiatan kemarin bukanlah demonstrasi, melainkan aksi solidaritas warga Pati dalam menyuarakan aspirasi.
”Ini aksi damai, bentuk aspirasi warga yang disampaikan melalui surat kepada KPK,” ujarnya, seperti dikutip dari Radar Kudus Grup Jawa Pos.
Sejak pukul 08.00, massa mulai berkumpul di depan posko donasi yang berada di depan kantor bupati Pati.
Beberapa truk tampak terparkir di lokasi.
Sementara spanduk bertuliskan desakan agar KPK menangkap Bupati Sudewo terbentang di sekitar area.
Sekitar pukul 11.00, ratusan warga yang tergabung dalam AMPB bergerak dengan berjalan kaki dari Alun-Alun Pati menuju kantor pos di Jalan Jenderal Sudirman.
Di lokasi itulah mereka mengirimkan surat secara berbarengan.
Sediakan Amplop
Menurut Ari Mulyati, koordinator aksi yang lain, total surat yang dikirim ke KPK mencapai sekitar 2.500 lembar.
”Yang hadir langsung sekitar 300 orang, sisanya diwakilkan,” jelasnya.
Untuk memfasilitasi masyarakat, panitia aksi juga menyediakan amplop.
”Kami siapkan sekitar 10.000 amplop bagi warga yang tidak membawa,” imbuh Sri Mulyati.
Aksi tersebut diikuti warga dari berbagai kecamatan.
Sodiq, warga Desa Soneyan Kecamatan Margoyoso, misalnya, berharap agar Bupati Sudewo segera lengser.
”Harapannya Sudewo lengser, KPK harus tangkap koruptor,” ucapnya.
Hal senada juga disampaikan Syaifudin, warga Kecamatan Tayu.
”Kami berharap KPK menangkap Sudewo, bupati arogan,” tegasnya.
Biaya per surat Rp14 ribu. Jika dikalkulasi, ongkos kirim per surat Rp14.000 dikalikan 2.500 surat.
Artinya, Kantor Pos Pati mengantongi pemasukan Rp35 juta. (adr/lin/ttg)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim