RADAR BOGOR – Menjelang akhir Agustus 2025, perhatian masyarakat kembali tertuju pada program bansos yang melibatkan PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai).
Meski belum seluruhnya cair di tingkat nasional, beberapa daerah sudah mulai menyalurkan bantuan berbasis APBD untuk kelompok rentan.
Status Nasional Bansos PKH dan BPNT Tahap 3
Berdasarkan pembaruan terbaru di aplikasi SIKS-NG, bantuan BPNT tahap ketiga kini memasuki fase pengecekan rekening.
Hal ini menandakan bahwa pemerintah masih melakukan verifikasi data penerima sebelum dana disalurkan.
Jika melihat pola tahun-tahun sebelumnya, pencairan tahap ketiga biasanya berlangsung pada minggu terakhir Agustus.
Namun, hasil pengecekan manual pada sejumlah KKS penerima dari tahun penerbitan berbeda menunjukkan saldo masih kosong.
Kartu milik lansia sejak 2017, KKS PKH untuk siswa SMA tahun 2018, hingga KKS BPNT murni keluaran 2021 belum memperlihatkan adanya penambahan saldo.
Kondisi ini memperkuat indikasi bahwa pemerintah pusat masih memfokuskan proses pencairan tahap kedua, terutama untuk penerima tambahan serta keluarga yang baru bergabung dalam program.
Detail Pengecekan Saldo KKS
Hasil pengecekan langsung pada kartu penerima menunjukkan fakta berikut:
KKS gabungan PKH-BPNT terbitan 2017 untuk kategori lansia tercatat belum memiliki saldo.
KKS PKH-BPNT keluaran 2018 yang ditujukan bagi siswa SMA juga masih menunjukkan saldo kosong.
KKS khusus BPNT murni tahun 2021 pun hingga kini belum terisi dana bantuan.
Dengan demikian, masyarakat diminta tetap bersabar karena pencairan dilakukan bertahap dan menunggu verifikasi penuh dari pemerintah pusat.
Program Bansos Daerah yang Didanai APBD
Sementara bansos nasional masih dalam proses validasi, beberapa pemerintah daerah bergerak lebih cepat dengan menyalurkan bantuan sosial berbasis APBD.
1. Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyalurkan bantuan dengan nilai mencapai Rp4,9 miliar.
Fokus program diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui sejumlah inisiatif, antara lain KIP Jawara (Kewirausahaan Inklusif Produktif), bantuan zakat produktif, serta dukungan khusus untuk kelompok lansia rentan.
2. DKI Jakarta
Pemprov DKI Jakarta memulai distribusi Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) bagi 56.351 penerima baru yang tersebar di seluruh wilayah administrasi dan Kepulauan Seribu. Rinciannya meliputi:
• Kartu Lansia Jakarta (KLJ): 38.414 penerima
• Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ): 4.489 penerima
• Kartu Anak Jakarta (KAJ): 13.448 penerima
Masing-masing penerima memperoleh kucuran dana Rp300.000 setiap bulan yang dikirim langsung ke rekening Bank DKI, serta memperoleh manfaat tambahan berupa akses transportasi umum gratis.
Untuk memudahkan penyaluran, distribusi kartu ATM dijadwalkan berlangsung pada 8–31 Agustus 2025.
Secara nasional, bansos tahap ketiga PKH dan BPNT masih menunggu rampungnya verifikasi data.
Sampai saat ini, KKS para penerima belum menunjukkan adanya dana baru yang masuk. Karena itu, warga dianjurkan menunggu kepastian bahwa pencairan sudah berjalan resmi sebelum mencoba mengecek saldo.
Di sisi lain, bansos yang bersumber dari APBD menunjukkan progres lebih cepat.
Jawa Timur menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, sementara DKI Jakarta fokus pada penyaluran bantuan tunai reguler untuk lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak.***
Editor : Eli Kustiyawati