RADAR BOGOR - Penyaluran bantuan sosial (bansos) terus dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bantuan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat prasejahtera.
Pencairan bansos dilakukan melalui mekanisme yang transparan, baik dalam bentuk non-tunai maupun program pendukung pendidikan dan kesejahteraan.
Pemerintah terus memperbarui status pencairan bansos reguler PKH dan BPNT tahap 3 (Juli-September 2025) di sistem SIKS-NG. Berikut adalah pemantauan terbaru:
BPNT Tahap 3: Status di SIKS-NG sudah berubah menjadi "proses cek rekening". Perubahan ini menandakan proses validasi data sedang berlangsung, dan pencairan bisa dimulai kapan saja.
Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, pencairan tahap 3 sering kali dimulai pada akhir bulan kedua alokasi, yaitu Agustus.
PKH dan BPNT Tahap 3: Hingga saat ini, belum ada saldo yang masuk untuk pencairan tahap 3.
Kemungkinan, Kementerian Sosial masih fokus menyelesaikan penyaluran bansos tahap 2 yang tersisa, terutama bagi KPM yang baru tervalidasi dan KPM yang beralih dari PT Pos ke KKS.
Disarankan untuk tidak terburu-buru mengecek saldo di ATM untuk menghindari biaya dan kerusakan kartu.
Petugas akan memberikan informasi ketika dana sudah benar-benar masuk.
Bansos APBD Mulai Disalurkan di Dua Provinsi
Di tengah penantian bansos reguler, beberapa provinsi sudah mulai menyalurkan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
1. Provinsi Jawa Timur:
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, menyalurkan bansos senilai Rp4,9 miliar di Kabupaten Sidoarjo.
Bantuan ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk membangun kemandirian ekonomi melalui program seperti KIP Jawara (Kewirausahaan Inklusif Produktif), Zakat Produktif, dan intervensi khusus bagi lansia.
2. Daerah Khusus Jakarta:
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga secara resmi menyalurkan bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) kepada puluhan ribu penerima baru mulai Agustus 2025. Bantuan ini mencakup:
Rp300.000 per bulan yang ditransfer langsung ke rekening penerima.
Penerima terdiri dari pemegang Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ).
Penerima juga mendapatkan fasilitas tambahan, seperti akses transportasi gratis.
Proses distribusi Kartu ATM untuk bansos ini dijadwalkan dari 8 hingga 31 Agustus 2025, secara serentak di seluruh wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu.***