RADAR BOGOR - Pemerintah menegaskan kembali jadwal penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap ketiga untuk periode Juli hingga September 2025.
Penyaluran bansos PKH BPNT ini dimaksudkan agar setiap keluarga penerima manfaat (KPM) menerima bantuan sesuai ketentuan, tepat waktu, dan tanpa kendala.
Pencairan gelombang ketiga bansos PKH BPNT dimulai pada 7 Agustus 2025, menyasar sekitar 1,6 juta KPM.
Khusus keluarga yang beralih dari bantuan melalui PT Pos Indonesia ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih, pencairan sudah dilakukan sejak hari pertama.
Rincian Bantuan dan KPM Penerima
Jumlah bantuan yang diterima tiap keluarga bervariasi, tergantung status dan jenis bantuan.
Misalnya, beberapa KPM yang dialihkan ke KKS baru menerima BPNT sebesar Rp600.000, ditambah bantuan tambahan Rp400.000, sehingga total bantuan mencapai Rp1 juta per keluarga.
KPM dianjurkan untuk segera memeriksa saldo KKS guna memastikan bahwa bantuan telah diterima secara tepat.
Proses ini tidak hanya membantu KPM mendapatkan bantuan secara tepat, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan program dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Proses Ground Checking
Sebelum pencairan, Kementerian Sosial melaksanakan proses ground checking pada periode 1–18 Agustus 2025.
Tahapan ini menargetkan KPM baru yang sebelumnya terhapus dari daftar karena berbagai kendala, seperti masalah rekening, aktivitas daring, atau perubahan status kesejahteraan.
Ground checking penting untuk memastikan data KPM terbaru akurat, sehingga penyaluran bansos tahap ketiga dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Prediksi Jadwal Pencairan Tahap Ketiga
Dari hasil ground checking, penyaluran PKH dan BPNT tahap tiga diperkirakan akan dimulai setelah proses selesai, sekitar akhir Agustus hingga akhir September 2025.
Beberapa analis memperkirakan, mengikuti pola pencairan PKH tahap kedua, pencairan kemungkinan dilakukan pada awal September.
Jadwal ini memberi waktu bagi pemerintah untuk menuntaskan administrasi dan memastikan setiap KPM baru mendapatkan bantuan tanpa hambatan.
Signifikansi bagi KPM dan Pemerintah
Dengan mekanisme ini, pemerintah berupaya meminimalkan keterlambatan dan memastikan akurasi data penerima.
Kesiapan administrasi dan pengecekan saldo KKS menjadi hal esensial bagi KPM agar bantuan tersalurkan dan dimanfaatkan dengan baik.
Strategi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan dukungan sosial berkelanjutan.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga