RADAR BOGOR – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa kini sepenuhnya mengandalkan teks yang disiapkan staf saat menyampaikan paparan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 10 September.
Langkah itu dia pilih setelah pernyataannya terkait tuntutan 17+8 ramai dikritik.
Meski demikian, pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam 10 bulan pertama Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan tidak mungkin akan kembali memicu polemik.
“Dalam 10 bulan terakhir, di tengah ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap dapat dijaga stabil. Kesejahteraan rakyat meningkat, dan berbagai program unggulan sudah menunjukkan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian,” kata pengganti Sri Mulyani Indrawati itu.
Mantan ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut, salah satu indikator perbaikan kesejahteraan terlihat pada penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan.
Menurutnya, sepanjang 2025 telah tercipta 3,59 juta lapangan pekerjaan, sehingga secara agregat berdampak pada penurunan TPT menjadi 4,76 persen.
Tahun lalu, TPT tercatat berada pada level 4,82 persen. Persentase itu merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan TPT pada bulan Februari 2025 dan 2024.
Bersamaan dengan itu, tingkat kemiskinan turun menjadi 8,47 persen dari sebelumnya 9,03 persen, atau menjadi 23,9 juta masyarakat miskin dari sebelumnya 25,2 juta orang.
Purbaya juga mengatakan, Indonesia masih menunjukkan ketahanan ekonomi yang baik.
“Pertumbuhan ekonomi pada bulan kedua tahun ini tumbuh 5,12 persen year-on-year, utamanya ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan kinerja ekspor-impor,” tuturnya.
Persoalannya, data BPS terkait pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 dan angka kemiskinan itu menuai banyak kritik.
Dalam RDP dengan Kepala BPS Amalia A. Widyansanti, anggota Komisi X La Tinro La Tunrung menyebut paparan survei BPS tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat.
Pada 8 Agustus 2025, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bahkan mengirim surat kepada United Nations Statistics Division dan United Nations Statistical Commission.
Mereka meminta investigasi dan peninjauan ulang atas data pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 versi BPS yang dilaporkan sebesar 5,12 persen.
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menilai, data BPS tersebut tidak relevan dengan indikator makroekonomi lainnya.
“Seperti indeks manufaktur dan kenaikan angka pemutusan hubungan kerja massal,” katanya.
Target 2026
Untuk 2026, kata Purbaya Yudhi Sadewa, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen.
Konsumsi rumah tangga diproyeksi tumbuh 5,2 persen, dan investasi juga sebesar 5,2 persen, ditopang akselerasi investasi produktif di sektor bernilai tambah dan berorientasi ekspor.
Sedangkan ekspor nasional ditargetkan tumbuh 6,7 persen.
Sementara inflasi dikendalikan dalam rentang 1,5 hingga 3,5 persen.
“Stabilitas harga pangan tetap menjadi prioritas,” katanya.
Dalam paparannya, Purbaya Yudhi Sadewa juga menekankan pentingnya peran Danantara Indonesia sebagai motor pertumbuhan jangka menengah.
Investasi strategis Danantara diarahkan untuk sektor-sektor produktif yang menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja.
“Ke depan, kontribusi investasi dari Danantara diharapkan terus meningkat hingga tahun 2029, sejalan dengan meningkatnya kontribusi swasta,” ujarnya.
Kepentingan Rakyat
Merespons paparan Purbaya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri menekankan pentingnya Kementerian Keuangan dalam mengelola APBN berpihak kepada kepentingan rakyat.
Selain itu, wakil ketua umum DPP PKB itu mengingatkan Kementerian Keuangan tidak semata bertumpu pada angka-angka indah dalam laporan, apalagi sampai mengabaikan realitas sosial yang terjadi di lapangan.
Menurutnya, dalam setiap kebijakan fiskal pasti terdapat dinamika politik.
Dia menyarankan, pemerintah tetap harus fokus pada persoalan mendasar yang dihadapi rakyat.
Lebih lanjut, Hanif menekankan pentingnya memastikan setiap program yang telah dirancang Kementerian Keuangan benar-benar menghasilkan manfaat nyata.
“Jadi, saya tegaskan, mohon program-program yang sudah disusun Kemenkeu ini benar-benar bisa dilihat output-outcome-nya dan bisa dirasakan oleh masyarakat,” bebernya.
Gaya Koboi
Pada kesempatan tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa kembali curhat tidak bisa lagi bergaya koboi seperti saat menjabat di LPS.
Karena itu pula, dia memilih mengandalkan teks yang sudah disiapkan staf.
“Kalau waktu ketua LPS, saya katanya ngomongnya kayak agak koboi. Sekarang tidak boleh. Saya baru merasakan dampaknya, rupanya berbeda,” ujarnya.
Namun, curhatan itu langsung ditanggapi salah satu anggota Komisi XI yang menyebut, dia boleh bicara seperti koboi asal data yang disampaikan akurat.
Purbaya Yudhi Sadewa juga mengusulkan anggaran Kementerian Keuangan untuk Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp52.016.000.000.
Sebelumnya, pada 14 Juli lalu, Sri Mulyani mengusulkan pagu anggaran Kemenkeu Rp52.017.195.645.400.000.
“Mohon pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI dapat menyetujui usulan pagu anggaran Kementerian Keuangan 2026,” bebernya. (lyn/han/ttg)
