RADAR BOGOR – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas) meluncurkan Kebijakan Perkotaan Nasional 2045 (KPN 2045).
Aturan itu digunakan sebagai panduan arah pembangunan perkotaan hingga 2045.
Deputi Bidang Pembangunan Kewilayah Kemen PPN/Bappenas, Medrilzam mengatakan, sejak 2011, sejatinya sudah ada pedoman dalam pembangunan kota yang tertuang dalam Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN).
Dokumen itu terus dikembangkan hingga menjadi KPN 2045.
”KSPN sudah terintegrasi dalam RPJMN 2015-2019. Namun, untuk mengakomodir agenda global seperti Paris Agreement, SDGs 2030 serta New Urban Agenda 2016-2036, KSPN mengalami penyesuaian lagi menjadi KPN 2045,” terangnya.
Penyusunan KPN 2025, kata Medrilzam, juga disebabkan adanya perubahan pola hidup di perkotaan saat pandemi Covid-19.
Dari pengalaman itu, ditetapkan bahwa pembangunan perkotaan tidak hanya soal infrastruktur dan tata ruang.
”Tapi, harus dikelola dengan visi jangka panjang yang membuat kota menjadi tempat hidup yang sehat, layak huni, dan mampu menghadapi bencana, baik alam maupun non-alam,” paparnya.
Lewat pertimbangan itu, pada 2023, KSPN dimutakhirkan dan dirancang untuk menjadi arahan pembangunan perkotaan hingga 2045.
”Muatan KPN 2045 sudah kami integrasikan juga dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029,” ujar Medrilzam.
Pemeraataan Pembangunan
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau akrab disapa AHY menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.
”Kesenjangan pelayanan publik antarwilayah dapat memicu persoalan sosial yang berkepanjangan,” ujarnya.
Menurut dia, akses infrastruktur dasar harus bisa dinikmati secara setara oleh masyarakat, baik di kota besar maupun daerah penyangga.
”Tidak boleh ada kota yang pelayanannya modern dan nyaman, sementara di wilayah lain masih jauh tertinggal. Itu justru melahirkan ketimpangan,” ucapnya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, setiap pemimpin harus mengetahui tujuan dari kota.
Di antaranya, mengurangi kemiskinan, menurunkan tengkes dan gini ratio, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta index pembangunan manusia.
”Semua kegiatan harus tertuju ke sana,” tuturnya.
Di Surabaya, kata Eri, memiliki tiga langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan itu.
Yakni akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan dan mengurangi kesenjangan, serta keberlanjutan lingkungan sekaligus harmoni sosial.
”Setelah berjalan, kemiskinan yang awal saya menjabat 9,4 persen, tahun ini turun menjadi 3,9 persen,” paparnya.
Angka pengangguran dan gini ratio juga turun drastis.
”Pertumbuhan ekonomi Surabaya sempat mencapai angka 6 persen. Saat ini 5,7 persen,” jelasnya.(idr/aph)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim