RADAR BOGOR - Kontribusi BUMN atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap pembangunan di masyarakat, menjadi sorotan Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya.
Terlebih, pasca dua kali revisi Undang-Undang BUMN yang dilakukan pada tahun 2025, dividen dari BUMN tidak lagi disetorkan ke Kementerian Keuangan tapi dikelola langsung oleh Danantara untuk melakukan agenda korporasi di lingkungan BUMN.
Termasuk, penambahan modal ke BUMN, ekspansi bisnis, dan lain-lain.
Akibatnya, dividen dari BUMN tidak lagi berkonstribusi pada postur APBN, menambah kekuatan fiskal untuk merealisasikan program pembangunan dan pelayanan untuk rakyat.
Pertanyaannya, apa peran dan konstribusi BUMN yang dapat dilakukan secara langsung kepada rakyat selain melakukan penyerapan tenaga kerja?
"Saya ingin menarik agak ke atas sedikit, agar punya perspektif yang sama. Kemarin, alhamdulillah baru saja ketua panja-nya bang Andre Rosiade itu menyelesaikan salah satu tugas amanat dari bapak Presiden melahirkan BP BUMN," jelas Asep Wahyuwijaya saat rapat bersama Dirut PT Antam, PT IAA dan PT Vale Indonesia.
"Sebelumnya danantara yang harus kita potret dari dua cerita itu adalah seluruh keuntungan dari BUMN itu tidak masuk ke negara, tapi akan dikelola kembali membesarkan entitas usaha republik ini," tutur pria yang biasa disapa kang AW tersebut.
Sehingga, kata Asep Wahyuwijaya, fiskal otomatis jadi sempit entah sekian puluh atau ratus triliun itu negara kehilangan.
Menurut Asep Wahyuwijaya, bukan kehilangan uangnya tapi karena digeser deviden-nya itu dikelola sendiri jadi satu isu yang harus menjadi basis pemikiran semua pihak.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, dari seluruh BUMN yang ada di Indonesia, seluruh state on enterprise ini harus memahami itu.
"Sehingga, apa kompensasi yang akan diberikan oleh BUMN manakala keuntungannya itu menjadi hilang dari rekening Kementerian Keuangan untuk bangunan sekolah dan seterusnya seterusnya," tutur alumni Unpad tersebut.
Asep Wahyuwijaya menjelaskan, Nikel Indonesia merupakan produsen terbesar.
Produksinya mencapai 2,2 juta ton.
Timah juga terbesar. Bauksit juga melimpah.
"Kita salah satu pemilik cadangan terbesar. Emas kita peringkat 10 dunia. Tembaga kita, posisi kedua dari hasil tembaga di dunia ini," tuturnya.
"Batubara juga sama. Jadi, tidak ada alasan bagi seluruh entitas usaha milik pemerintah yang mengelola tambang ini, sesungguhnya terhuyung-huyung atau terseok-seok ketika akan dituntut untuk memberikan kontribusi kepada negara," jelas Asep Wahyuwijaya.
Ia menambahkan, ada cerita pada tahun 2023 kata Mahfud MD.
"Kalau korupsi tambang ini bisa dihilangkan, maka 20 juta per orang per bulan warga negara kita ini akan dapat kompensasinya. Saya enggak tahu dari mana itu simulasi dan perhitungannya. Tapi, saya membayangkan kalau dari satu sisi bahwa ada penelusuran yang secara akademik barangkali teruji bahwa kita memang pemilik begitu banyak sekali hasil tambang, di satu sisi kemudian ada cerita kelam yang dimiliki oleh republik ini sebagai pemilik cadangan terbesar berbagai varian tambang itu," papar pria asal Dapil Kabupaten Bogor tersebut.
"Lalu ada cerita pak Mahfud MD yang disampaikan itu. Maka, tentu menyisakan satu pertanyaan. Ada apa dengan tata kelolanya? Ada apa dengan kemudian proyeksi usahanya? Jadi saya berpikir bahwa apalagi hari ini ditambah kemudian fiskal kita juga semakin menyempit, ketika seluruh penghasilan state on enterprise kita ini tidak masuk ke situ. Jadi, BUMN tidak lagi bisa bikin sekolah. BUMN tidak lagi bisa bikin rumah sakit melalui melalui APBN kan begitu, karena ini kelola sendiri," tutur kang AW.
Asep Wahyuwijaya mengungkapkan, hal tersebut menyisakan satu pertanyaan, kontribusi apa yang bisa diberikan.
"Jadi jangan sampai kemudian ini bergerak sendiri dan mengabaikan fungsi dan tanda kutip quot and quot kewajiban itu," tegas Asep Wahyuwijaya.
"Ada bu instrumennya, banyak PNB dan segala macam barangkali itu bisa kita lakukan. Tetapi bahwa ikhtiar yang harus kita lakukan maksimal dan seoptimal mungkin itu harus kemudian dilandasi pada pemikiran ini juga nanti buat republik entah lewat mana jalannya. Saya membayangkan ya, bisa enggak sih sesungguhnya Vale di Sulawesi, Tambang Antam, di Bogor gitu ya, kemudian bu Melati Inalum di mana memberikan anak-anak itu gratis sekolahnya," ungkap kang AW.
"Entah berapa puluh ribu yang Anda bisa lakukan itu. Datang ke Direktur Danantara, ke COO, ke pak Rosan datang ke nanti Kepala BPBM-nya siapa? bapak deviden kami sekian, kami sisakan sekian ratus miliar entah berapapun, saya pastikan bahwa di daerah itu sekolahnya gratis, sekolahnya saya bangunkan sehingga APBN tak terbebani, pernah enggak sampai ke situ," sambungnya.
Sehingga, jelas kang AW, konsep itu tidak semata-mata cerita soal keributan atau mungkin pada ujung-ujungnya soal ada korupsi.
"Jadi betul-betul kita urus itu aja, dulai dari berapa puluh ribu dulu yang bapak ibu bisa gratiskan sekolahnya," kata politisi NasDem tersebut.
"Mulai dari puluh ribu dulu yang warga negara kita kalau ke rumah sakit itu bagus rumah sakitnya, service-nya prima pelayanannya dan mereka pun juga gratis. Nah, saya kira berpikir negara kan harus begitu kolaborasinya," tegas Asep Wahyuwijaya.
"Ini barangkali penting untuk kita, sehingga seluruh pekerjaan kita itu tidak hanya fokus pada satu perspektif atau kacamata yang sifatnya satu arah saja karena banyak sekali potensinya, tambang batu bara sekian, emas sekian, bauksit sekian gitu," katanya.
Nah lalu instrumen apa yang diperlukan? Ke depan, dirinya ingin soal-soal tersebut jadi terang.
"Saya tidak ingin bicara kita case by case, jangan lagi terulang, soal kemungkinan pemalsuan emas di Antam, misalkan yang London saja kemudian sedikit bertanya-tanya produk emas Antam ini asli atau enggak kan begitu efeknya, karena rugi sekian kuadriliun itu dampaknya ke tras internasional. Kan produk Antam yang bisa dijual di internasional, produk Sampurna, produk UBS kan hanya lokal saja, produk emasnya itu," paparnya.
"Jadi, saya kira ini perspektif kita penting untuk kita tarik pada bagaimana ke depan, sesungguhnya kita memaksimalkan usaha negara ini, entitas negara untuk mengelola kekayaan kita ini tetap untuk kepentingan masyarakat demi kesejahteraan kemakmuran masyarakat. Dan kita mulai dari skenario itu tanpa harus menegasikan kita punya komitmen memberikan dividen. Tetap berikan itu. Tapi ada moral. Nah, ini yang penting. Ada moral," jelasnya.
Asep Wahyuwijaya mengaku, tidak enak sekali di sekitar perusahaan penduduknya jalannya masih rusak, sekolahnya juga susah.
"Saya bangun, ya tanpa mengurangi deviden tetap naik, tetap untung gitu kan dan tetap tugas ini pun juga dilakukan, setengah kabupaten itu, biar saya urusin sekolahnya, kesehatannya, UMKM-nya barangkali sehingga tumbuh kolaborasi itu," tegas kang AW.
"Jadi, saya ingin menyampaikan satu statement yang barangkali ini reflektif buat semua, urusan kita bukan soal teknis, bukan soal urusan yang sifatnya sederhana," sambungnya.
Asep Wahyuwijaya mengaku, melihat ada Program Strategis Nasional, tiba-tiba PPATK menemukan sekian persen itu dikorupsi.
"Kan ngeri juga PSN dikorupsi lagi gitu kan. Ada potensi banyak, enggak terkelola dengan baik, deviden kurang, kemanfaatan buat publik di sekitarnya pun juga kurang, karena saya belum ada tuh ini barangkali perlu exercise, perlu kita exercise," ungkapnya.
"Kenapa? Karena lagi-lagi saya sampaikan bahwa dividen dari BUMN sekarang sudah tidak masuk ke rekening Kementerian Keuangan yang di situ akan turun jadi APBN, di situ turun jadi sekolah, di situ turun jadi rumah sakit, di situ buat kemaslahatan masyarakat umum. Ini akan dipisah jadi private," sambungnya.
Asep Wahyuwijaya mengingatkan, jangan sampai lupa TJSL, CSR itu hanya gimik saja, hanya teknikal, tidak fundamental.
"Nah, saya kira problem-problem yang prinsipil itu barangkali harus kita exercise. Mungkin nanti dalam satu kesempatan ke depan saya sampaikan ini juga ke nanti kepala BP BUMN siapa, ke Danantara juga sampaikan, bisa enggak kita exercise ini agar apa? agar kontribusi BUMN ini apalagi tambang, saya enggak mungkin ngomong begini kalau ternyata yang dia kelola itu misalkan tidak proper untuk saya sampaikan message ini," imbuh kang AW.
"Kan banyak juga BUMN yang ngurusin parkiran banyak juga. Banyak juga BUMN yang ngurusin bersih-bersih AC kan banyak juga. Enggak mungkin saya sampaikan pesan besar ini kepada mereka, enggak mungkin. Paling mereka hanya untuk anak cucu saja urusannya," kata politisi asal Bogor itu.
"Tapi buat pengelola tambang, yang tercatat kita penghasil terbesar di dunia dari berbagai varian ini, mari kita berpikir pada konteks itu. Apa kontribusi selain deviden kepada Danantara juga kepada rakyat yang kita bisa berikan langsung dengan berbagai contohnya. Bukan angka-angka yang sifatnya statistik, bukan tapi clear, satu kabupaten itu urusan saya sekolahnya, rumah sakitnya dan segala macam," sambung Asep Wahyuwijaya.
"Ini contoh saja. Barang ini saya sampaikan, agar kita sama-sama memahami bahwa konstasi BUMN ke depan itu seperti itu. Maka message-nya secara moral ini juga harus tertangkap. Kita akan berkontribusi lebih dari sekadar BUMN tapi juga pada konteks ini pun kita siap lakukan," pungkas Asep Wahyuwijaya. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim