RADAR BOGOR - Progres penetapan Nomor Induk (NI) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berjalan dan menunjukkan perkembangan signifikan.
Berdasarkan data tanggal 1 Oktober 2025 pukul 10.10 WIB dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencerminkan tahap verifikasi dan validasi yang ketat untuk memastikan hanya kandidat yang memenuhi syarat yang dapat lolos sebagai PPK Paruh Waktu Jawa Barat.
Secara keseluruhan, jumlah usul masuk yang telah diterima oleh BKN dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencapai angka 8.008 berkas PPPK Paruh Waktu.
Angka ini merepresentasikan total pelamar yang telah mengajukan penetapan NI PPPK Paruh Waktu dan sedang menunggu keputusan akhir.
Dari jumlah tersebut, proses verifikasi telah berhasil menyetujui sejumlah usulan.
Terdapat 1.093 berkas yang telah dinyatakan ACC (disetujui) setelah lolos seluruh tahapan verifikasi berkas dan dinyatakan memenuhi kriteria serta persyaratan yang ditetapkan.
Namun, tidak semua berkas berjalan mulus. Sebanyak 390 usulan tercatat sebagai BTS (Berkas Tidak Sesuai), yang mengindikasikan bahwa terdapat ketidaksesuaian pada berkas yang diajukan dengan persyaratan yang diminta.
Menariknya, hingga saat ini, tercatat 0 usulan yang masuk kategori TMS (Tidak Memenuhi Syarat), yang berarti secara substansi dasar, semua pelamar awal masih dianggap potensial.
Saat ini, sebagian besar usulan masih berada dalam tahapan Proses Verifikasi. Terdapat 6.525 usulan yang sedang diperiksa secara mendalam oleh tim BKN untuk menentukan kelayakan penetapan NI PPPK Paruh Waktu mereka.
Angka ini menunjukkan bahwa proses verifikasi masih akan berlanjut dan masyarakat diharapkan memantau informasi resmi lebih lanjut mengenai status penetapan NI PPPK Paruh Waktu Provinsi Jawa Barat.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga