RADAR BOGOR - Kementerian Sosial (Kemensos) meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2024.
Predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK ini, menunjukkan bahwa laporan keuangan Kemensos telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan dinilai transparan, akuntabel, serta bebas dari penyimpangan yang material.
Penyerahan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian Kemensos dilakukan langsung oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq, kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Gedung BPK, Jakarta Pusat, pada Kamis, 25 September 2025.
Dalam acara tersebut, BPK memberikan apresiasi terhadap upaya serius Kemensos dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan serta memperkuat sistem pengawasan internal.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian ini. Ia menegaskan bahwa keberhasilan memperoleh opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah awal menuju tata kelola yang lebih baik dan berkelanjutan.
“Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki sistem, menindaklanjuti catatan yang masih perlu disempurnakan, dan memastikan pengelolaan keuangan berjalan transparan,” ujar Gus Ipul.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Kemensos berkomitmen memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada integritas dan pelayanan publik. Upaya perbaikan akan difokuskan pada penguatan sistem pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi, dan penyusunan data sosial yang lebih akurat.
Selain mengelola laporan keuangan yang baik, Kemensos juga terus menjalankan berbagai program bantuan sosial (bansos) yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat.
Program-program tersebut meliputi Bantuan Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta bantuan pendidikan bagi anak-anak sekolah yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan Kementerian Pendidikan.
Program-program ini menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Salah satu fokus utama Kemensos saat ini adalah memperkuat Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
Data tunggal ini menjadi kunci agar penyaluran bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran, transparan, dan terhindar dari potensi tumpang tindih penerima manfaat.
Melalui langkah ini, diharapkan seluruh program perlindungan sosial dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Selain itu, Kemensos juga berperan aktif dalam penyelenggaraan sekolah rakyat yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu di berbagai daerah di Indonesia.
Program ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa tanpa memandang latar belakang ekonomi.
Dengan diraihnya Opini WTP dari BPK, Kemensos menunjukkan bahwa lembaga ini semakin profesional dalam mengelola anggaran negara sekaligus berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Capaian ini diharapkan menjadi semangat baru bagi seluruh jajaran Kemensos untuk terus menjaga integritas, transparansi, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah sosial demi terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga