RADAR BOGOR - Menjelang akhir validasi semester 2 tahun 2025, ribuan guru di seluruh Indonesia dihadapkan pada peringatan “Invalid Kode 02” di halaman Info GTK mereka.
Kode ini menjadi momok tersendiri karena dapat menggagalkan penerbitan SKTP (Surat Keputusan Tunjangan Profesi) apabila tidak segera diperbaiki.
Kasus ini kembali mencuat setelah tahap validasi pertama dan kedua rampung, namun masih banyak data guru yang tertolak oleh sistem.
Penyebabnya ternyata tidak tunggal, melainkan kombinasi dari beban mengajar, validasi NIK, serta sinkronisasi data kepegawaian yang belum sempurna.
1. Jam Mengajar Belum Memenuhi Syarat
Sesuai aturan, guru wajib memenuhi minimal 24 jam pelajaran linear di sekolah induk.
Namun banyak guru masih mengandalkan jam tambahan di sekolah non-induk untuk mencukupi kekurangan jam.
Sistem Info GTK hanya menghitung jam linear yang berada di sekolah induk.
Sehingga walaupun total jam sudah 27, jika hanya 20 jam yang linear di sekolah induk, status guru tetap akan dianggap tidak memenuhi syarat.
2. Validasi NIK dan Data Diri Bermasalah
Selain jam mengajar, validasi NIK juga menjadi penyebab dominan Invalid Kode 02.
Apabila NIK yang terdaftar di Dapodik tidak sesuai dengan data Dukcapil, sistem akan menolak validasi.
Guru disarankan untuk melakukan verval NIK melalui aplikasi Verval PTK agar data dapat diperbaiki sebelum penarikan data berikutnya dilakukan oleh GTK pusat.
3. Ketidaksesuaian Data Kepegawaian
Banyak kasus terjadi karena data di BKN, MySAPK, dan Dapodik tidak seragam.
Misalnya, pangkat di BKN masih tercatat III/A, sedangkan di MySAPK sudah naik ke III/B.
Perbedaan ini menyebabkan sistem mendeteksi inkonsistensi data kepegawaian dan menolak validasi guru tersebut.
Solusinya adalah dengan melakukan sinkronisasi ulang melalui fitur tarik data dari MySAPK dan memastikan semua informasi terbaru sudah tersimpan dengan benar di seluruh sistem.
4. Proses Penarikan Data yang Belum Terjadwal
Satu hal yang sering disalahpahami adalah bahwa perbaikan data tidak langsung mengubah status validasi.
GTK pusat melakukan penarikan data secara bertahap sesuai jadwal nasional.
Guru harus menunggu proses penarikan data tahap ketiga, yang dijadwalkan beberapa hari ke depan, agar pembaruan data dapat terbaca oleh sistem pusat.
5. Siswa Tanpa Guru Wali dan Tugas Tambahan Kepala Sekolah
Untuk kepala sekolah, status validasi juga bisa gagal apabila ada siswa yang belum memiliki guru wali kelas atau guru yang belum ditugaskan secara resmi sebagai wali.
Hal ini sering kali dianggap sepele, padahal berpengaruh langsung pada status validasi kepala sekolah di Info GTK.
Agar tidak terjebak lagi pada Invalid Kode 02, berikut langkah-langkah yangdirekomendasikan:
- Periksa dan penuhi jam mengajar linear minimal 24 jam di sekolah induk.
- Lakukan verval NIK melalui Verval PTK untuk memastikan kecocokan dengan Dukcapil.
- Sinkronkan data kepegawaian dari Dapodik, BKN, dan MySAPK.
- Pastikan seluruh guru dan siswa telah memiliki wali yang ditetapkan dalam sistem.
- Pantau jadwal penarikan data GTK pusat dan lakukan pembaruan sebelum SKTP diterbitkan.
Masalah Invalid Kode 02 sejatinya merupakan hasil dari ketidakseimbangan antara data administratif, jam mengajar, dan sinkronisasi lintas sistem.
Dengan mengikuti langkah-langkah pembaruan data yang sistematis, setiap guru memiliki peluang besar untuk memperbaiki statusnya dan memastikan tunjangan profesi dapat dicairkan tepat waktu.***
Editor : Eli Kustiyawati