RADAR BOGOR - Publik kembali menyoroti pembiayaan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Isu tersebut mencuat setelah muncul wacana restrukturisasi utang dan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan agar penyelesaiannya tidak menggunakan APBN alias Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku heran dengan polemik yang berkembang.
Luhut menegaskan, sejatinya masalah utang Whoosh sudah berada dalam tahap akhir restrukturisasi dan sama sekali tidak melibatkan dana APBN.
"Siapa yang minta APBN? Tidak ada yang pernah minta APBN,” tegas Luhut saat menghadiri 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis 16 Oktober 2025.
Ya, Luhut memang terlibat langsung dalam tahap awal pembangunan proyek kereta cepat di era Presiden Joko Widodo dan Luhut mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah China terkait proses restrukturisasi utang.
Menurutnya, pihak China telah menyetujui langkah tersebut, namun proses administrasi sedikit tertunda karena pergantian pemerintahan.
“Barangnya sudah diterima, lalu kita audit lewat BPKP, dan berunding dengan China. Mereka sudah setuju restrukturisasi. Hanya saja sempat tertunda karena transisi pemerintahan, jadi tinggal tunggu Keputusan Presiden (Keppres) keluar supaya tim bisa segera bekerja,” ungkapnya.
Luhut menegaskan, tidak ada persoalan besar dalam restrukturisasi proyek strategis nasional ini.
Ia optimistis masalah tersebut segera rampung selama pemerintah bekerja kompak dengan berlandaskan data yang akurat.
“Dengan data-data yang ada sejak Menteri Keuangan sebelumnya, semua sudah disiapkan. Sama halnya seperti proyek LRT, sempat ada kendala tapi bisa selesai setelah restrukturisasi. Ini juga begitu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Luhut menyoroti adanya pihak-pihak yang menebar opini tanpa memahami data yang sebenarnya.
“Kenapa dibilang nanti Whoosh akan diakhiri dengan South China Sea, maksudnya apa? Kadang saya bingung juga. Jadi kalau belum tahu datanya, jangan asal komentar. Kalau cuma cari popularitas murahan, silakan saja,” tegasnya.
Luhut menambahkan, seluruh data terkait proyek KCJB bersifat terbuka bagi siapa pun yang ingin mengetahui lebih dalam.
Baca Juga: Kisah Aipda Mohadi, Polisi di Depok Gagas Ngucur Mas: Beri Kopi Gratis Sambil Dengar Curhat Warga
Sementara itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menilai penyelesaian utang proyek Whoosh seharusnya ditangani oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Alasannya, Danantara telah menerima sebagian besar dividen dari perusahaan pelat merah (BUMN).
“Whoosh dikelola oleh Danantara. Mereka sudah mengambil lebih dari 80 persen dividen BUMN, jadi harusnya sumber pembayarannya diambil dari situ,” kata Purbaya kepada wartawan ketika ada di TPFT Graha Segara, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Ia menilai, penggunaan APBN untuk melunasi utang Whoosh merupakan langkah yang tidak tepat.
Menurutnya, akan janggal jika keuntungan diserap oleh Danantara, namun beban utangnya justru ditanggung negara. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim