RADAR BOGOR - Pemerintah menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi sejati harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para pekerja, pelaku usaha kecil, dan keluarga berpenghasilan rendah.
Dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, fokus utama kebijakan ekonomi pemerintah saat ini adalah meningkatkan pendapatan rakyat, memperluas akses ekonomi, dan memperkuat ekonomi kerakyatan yang produktif.
Capaian pemerintah dalam setahun terakhir sesuai data Badan Komunikasi Kepresidenan diantaranya:
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pengemudi ojek online (ojol) mendapatkan Bonus Hari Raya (BHR) sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja sektor informal.
Tidak hanya itu, Upah Minimum Provinsi (UMP) meningkat rata-rata 6,5 persen, mencatat kenaikan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Termasuk, dibentuk 81.613 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang menyalurkan elpiji, minyak goreng, dan pupuk bersubsidi secara langsung ke masyarakat dengan harga terjangkau.
Pemerintah memberikan diskon tarif listrik 50 persen bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga meringankan beban biaya hidup keluarga berpendapatan rendah.
Selain itu, pemerintah meluncurkan Program Magang Nasional dengan gaji setara UMK bagi lulusan perguruan tinggi untuk bekerja di BUMN dan swasta, dimulai dengan 20 ribu peserta dan akan terus berkembang hingga ratusan ribu peserta.
Bahkan, pemerintah membuat kebijakan paket ekonomi 8+4+5 resmi diterapkan untuk memperkuat daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5,2 persen pada akhir 2025.
Menariknya lagi, pemerintah membangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih serta menyiapkan 1.582 kapal modern untuk didistribusikan ke nelayan lokal.
Dampak positif dari kebijakan tersebut untuk masyarakat, pemerintah hadir sebagai pelindung pekerja formal dan informal secara lebih merata.
Ekonomi desa bergerak melalui koperasi rakyat dan distribusi bahan pokok dengan harga terjangkau.
Daya beli masyarakat tetap terjaga, meski menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Pertumbuhan ekonomi baru benar-benar bermakna ketika dirasakan langsung oleh rakyat.
Sehingga, pemerintah menekankan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya soal angka statistik, tetapi kesejahteraan nyata bagi masyarakat luas. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim