RADAR BOGOR – Vonis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pengadaan private jet senilai Rp90 miliar menarik perhatian publik dan berbagai pihak, termasuk Founder Vinus Indonesia, Yusfitriadi.
Yusfitriadi menyoroti ketidakjelasan dalam proses pengadaan private jet yang dinilai ambigu, bermasalah, dan kurang profesional.
Ia mempertanyakan peran Bawaslu dalam pengawasan, apakah pengadaan dan penggunaan private jet oleh KPU diawasi, atau bahkan Bawaslu tidak mengetahui sama sekali.
“Kalau memang Bawaslu tidak tahu soal pengadaan private jet ini, pertanyaannya adalah, untuk apa lembaga ini sebagai pengawas pemilu?,” ujar Yusfitriadi.
Masalah tersebut, kata dia, menimbulkan kekhawatiran adanya dugaan konspirasi antara Komisi II DPR, KPU, dan Bawaslu, yang menurut Yusfitriadi semakin diperkuat dengan keputusan DKPP.
Lebih lanjut Yusfitriadi menjelaskan, publik menanti transparansi dan langkah tegas dari seluruh lembaga terkait agar integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim