RADAR BOGOR - Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat berbagai pencapaian yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor ekonomi rakyat.
Di antara sederet kebijakan yang menonjol, perhatian besar terhadap pekerja informal, pelaku usaha kecil, serta aparatur negara menjadi bukti arah kebijakan yang berpihak pada keadilan ekonomi.
Dilansir dari Instagram @kantorstafpresidenri, salah satu kebijakan yang paling menyita perhatian publik adalah pemberian Bonus Hari Raya (BHR) bagi para pengemudi ojek online.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, pemerintah memberikan bonus resmi bagi para pengemudi dan kurir yang menjadi ujung tombak layanan transportasi dan logistik berbasis aplikasi.
Langkah ini dianggap sebagai bentuk apresiasi negara terhadap peran besar mereka dalam menopang perekonomian digital.
Kebijakan BHR tersebut tidak hanya sekadar penghargaan simbolik.
Pemerintah menegaskan, bonus diberikan berdasarkan tingkat keaktifan dan masa kerja mitra pengemudi, dengan harapan meningkatkan semangat kerja menjelang hari besar keagamaan.
Kebijakan ini juga diharapkan mampu mendorong daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga, khususnya di kalangan pekerja sektor informal.
Selain itu, pemerintahan Prabowo–Gibran turut mencatatkan kenaikan signifikan dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 yang naik sebesar 6,5 persen.
Kenaikan ini menjadi salah satu yang tertinggi dalam satu dekade terakhir, menandai komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di tengah tantangan ekonomi global.
Penyesuaian UMP tersebut diharapkan menjaga daya beli buruh dan pekerja, sekaligus menjadi pendorong produktivitas nasional.
Baca Juga: Prihatin Dampak Negatif Medsos, Wali Nanggroe Aceh Desak Presiden Prabowo Subianto Buat Aturan Ketat
Kebijakan besar lain yang turut memberi dampak positif bagi masyarakat adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program unggulan ini bukan hanya berfokus pada pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah dan masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga menciptakan efek ekonomi berantai.
Pemerintah mencatat, sebanyak 625.400 lapangan pekerjaan baru tercipta berkat keberadaan program MBG di berbagai daerah.
Lapangan pekerjaan baru tersebut berasal dari sektor-sektor pendukung seperti pengadaan bahan pangan, logistik, produksi makanan, hingga distribusi lokal.
Dampaknya dirasakan langsung oleh petani, nelayan, pedagang kecil, serta pelaku UMKM yang terlibat dalam rantai pasok MBG.
Dengan demikian, program ini menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan sosial dapat sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Tak hanya membuka lapangan kerja, program MBG juga turut menghidupkan kembali semangat wirausaha di tingkat akar rumput.
Pemerintah melaporkan, sebanyak 18.895 UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) tumbuh bersama dalam ekosistem MBG.
Mereka berperan aktif sebagai penyedia bahan pangan, pengelola dapur produksi, hingga penyedia jasa distribusi makanan bergizi ke sekolah dan daerah terpencil.
Pertumbuhan ribuan unit usaha kecil dan koperasi tersebut menunjukkan bahwa program MBG bukan sekadar proyek bantuan sosial, melainkan strategi pembangunan ekonomi partisipatif.
Melalui pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha lokal, tercipta ekosistem ekonomi yang berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Di sisi lain, perhatian pemerintah terhadap aparatur negara juga tampak jelas melalui kebijakan kenaikan gaji hakim tingkat pertama.
Dalam satu tahun kepemimpinan Prabowo–Gibran, gaji hakim golongan III.a mengalami kenaikan hingga 280 persen.
Langkah bersejarah ini dimaksudkan untuk memperkuat integritas lembaga peradilan sekaligus meningkatkan kesejahteraan hakim agar lebih fokus dalam menegakkan keadilan tanpa tekanan ekonomi.
Secara keseluruhan, kebijakan-kebijakan tersebut mencerminkan arah pemerintahan yang berpihak pada pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Dalam satu tahun masa kepemimpinan, Prabowo–Gibran berupaya menyeimbangkan kebijakan populis dan strategis, mulai dari penghargaan bagi pekerja ojol, penyesuaian upah, penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, hingga perbaikan kesejahteraan aparatur hukum.
Capaian ini menjadi fondasi awal menuju Indonesia yang lebih adil, produktif, dan sejahtera.***
Editor : Eli Kustiyawati