Oleh: Khairul Fahmi — Co-Founder ISESS
RADAR BOGOR - Pengembalian Rp13,2 triliun dari hasil tindak pidana korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto tepat setahun sejak menjabat, bukan sekadar kemenangan di ruang pengadilan.
Ia merupakan kemenangan negara dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan keamanan nasional. Ketika hukum bisa menundukkan kepentingan besar yang merugikan rakyat, negara sedang menutup celah-celah kerentanan strategisnya.
Presiden mengilustrasikan nilai pemulihan itu dalam wujud keseharian: setara renovasi delapan ribu sekolah atau pembangunan enam ratus kampung nelayan modern, sebuah narasi yang mendekatkan publik kepada makna keadilan yang benar-benar kembali bekerja.
Namun dalam kacamata pertahanan, angka itu tidak kalah strategis, korupsi di sektor-sektor vital seperti pangan dan energi bukan hanya kejahatan ekonomi biasa. Ia merupakan ancaman non-militer yang berdampak sistemik: harga melonjak, pasokan terganggu, kepercayaan publik runtuh. Dalam kerangka pertahanan semesta, keadilan ekonomi merupakan fondasi daya tahan nasional.
Mengubah Pemulihan Aset Menjadi Ketahanan
Uang yang kembali ke kas negara bukan sekadar angka, ia adalah ruang fiskal yang bisa memperkuat fondasi sosial sekaligus infrastruktur pertahanan. Jika diarahkan secara strategis, dana sebesar itu bisa mempercepat kemampuan negara hadir cepat, melihat lebih jauh, dan bertahan lebih lama, di udara, perbatasan, maupun laut.
Mobilitas adalah napas pertama, Indonesia yang seluas benua membutuhkan pesawat angkut menengah yang andal untuk memindahkan pasukan dan logistik, airdrop bantuan, sampai evakuasi medis dari landasan pendek. Airbus C-295 adalah contoh relevan: mampu mengangkut 70 prajurit atau 8–9 ton logistik, dengan kecepatan jelajah 260 knot, dan daya tinggal lebih dari 11 jam. Patokan biaya di pasar internasional pun relatif transparan, tiga hingga empat unit pesawat seperti ini akan sangat memperkuat jembatan udara ke wilayah terpencil.
Namun mobilitas saja tidak cukup, tanpa "mata", gerakan bisa tidak presisi. Di sinilah wahana nirawak seperti TAI Anka menjadi instrumen penting, dengan daya jelajah hingga 30 jam, tinggi terbang 30.000 kaki, dan kemampuan ISR yang kuat, drone MALE ini mampu melakukan pengawasan permanen di lintasan kapal dan jalur tikus perbatasan. Kontrak Indonesia terdahulu jadi referensi biaya yang jelas, dan 6 hingga 7 unit sudah cukup untuk menutup sejumlah titik kritis.
Sementara itu, di garis depan darat-udara, ancaman masa kini sering kali datang dari wahana murah seperti drone bersenjata serta munisi berkeliaran. Oleh karena itu, sistem pertahanan udara berlapis perlu jadi bagian dari infrastruktur perbatasan.
IRIS-T SLM dengan radar TRML-4D dan peluncur rudal jarak menengah, menjadi contoh yang sudah digunakan banyak negara, satu baterai di pangkalan strategis akan menaikkan ambang deteren terhadap serangan udara berbiaya rendah.
Di laut, kehadiran merupakan bentuk deterensi paling efektif. OPV 90 meter seperti desain Vard 7 090 memiliki jangkauan 6.000 mil laut dan daya tinggal 21 hari, dengan dek helikopter dan RHIB. Harga per unit di kisaran €71 juta membuatnya terjangkau untuk memperkuat kehadiran di perairan kaya sumber daya.
Namun, kehadiran fisik perlu diimbangi dengan kehadiran sistemik, proyek National Maritime Security System (NMSS) Bakamla, yang mengintegrasikan radar pantai, AIS, dan pusat kendali nasional, penting untuk membangun common operating picture. Dengan demikian, kapal negara bergerak berdasarkan data dan intelijen, bukan hanya sekadar naluri.
Keadilan yang Menjaga Republik
Angka Rp13 triliun setara dengan sekitar 1,8 persen anggaran pendidikan nasional 2025 dan ini menunjukkan bahwa pemulihan aset bisa menjadi instrumen strategis. Namun, manfaatnya tidak hanya ekonomi, tetapi juga geopolitik. Negara yang mampu menegakkan hukum dan menyegel celah korupsi jauh lebih tahan terhadap guncangan dari luar serta dalam.
Keamanan nasional tak hanya dijaga oleh prajurit bersenjata, melainkan juga oleh jaksa, auditor, serta regulator yang memastikan setiap rupiah kembali ke rakyat. Ketika sistem hukum, fiskal, dan pertahanan bergerak serempak, hasilnya yakni daya tangkal yang nyata: terhadap predator internal maupun eksternal.
Dalam lanskap dunia yang semakin kompetitif, kedaulatan hukum menjadi benteng pertama dari kedaulatan negara. Korupsi yang dibiarkan berarti membuka jalan bagi ketergantungan dan intervensi asing. Sebaliknya, hukum yang kuat bisa memperkuat legitimasi, membuka ruang fiskal untuk memperkuat pertahanan, serta memulihkan martabat negara di mata rakyat.
Nilai Rp13 triliun yang diselamatkan dari kasus minyak goreng menjadi pelajaran jernih: hukum yang kuat membuat negara aman. Ia bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kepercayaan, dan selama uang rakyat benar-benar kembali menjadi pendidikan, layanan dasar, serta ketahanan strategis, baik di sekolah, kampung nelayan, maupun pangkalan militer, maka penegakan hukum itu akan menjadi bentuk paling utuh dari pertahanan nasional: keadilan yang menjaga republik.
Khairul Fahmi, Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS)
Editor : Eka Rahmawati