RADAR BOGOR - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) semakin memperkuat langkah nyata untuk menghadapi perubahan iklim dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat sipil.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq melakukan dialog terbuka bersama lebih dari 20 organisasi lingkungan, komunitas masyarakat, serta lembaga pembangunan berkelanjutan di antaranya Auriga, Kota Kita, MADANI Berkelanjutan, Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan, Greenpeace, WALHI dan Dana Nusantara.
Dialog tersebut menjadi momen penting yang menandai arah baru kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil khususnya dalam memperkuat implementasi Second Nationally Determined Contribution (SNDC) serta memperluas aksi adaptasi iklim di tingkat komunitas.
Hanif mengatakan dukungan dan peran masyarakat sipil sangat penting untuk menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dengan operasional masyarakat di lapangan.
"Ke depan, KLH akan membentuk Forum CSO KLH agar dialog seperti ini berlangsung rutin dan terkoordinasi," ujar Hanif dalam keterangannya.
Menurut Hanif hasil dialog tersebut akan menjadi dasar penguatan kemitraan berkelanjutan antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Hal tersebut dilakukan agar upaya penurunan emisi dan adaptasi iklim benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh Indonesia.
"Aksi iklim bukan hanya tentang diplomasi di meja perundingan, tetapi tentang perubahan nyata yang dirasakan warga di lapangan, itulah arah kerja KLH/BPLH ke depan," jelas Hanif.
Pada pertemuan tersebut berbagai organisasi masyarakat sipil menyampaikan pandangan serta catatan strategis terhadap arah kebijakan iklim nasional.
Perwakilan dari Madani Berkelanjutan Nadya Hadad mengatakan pentingnya pelibatan masyarakat rentan pada setiap kebijakan adaptasi.
“Masyarakat sipil siap menjadi mitra nyata pemerintah dalam mengawal SNDC dan memastikan aksi iklim berpihak pada kelompok yang paling rentan,” ujar Nadya Hadad.
Masih dalam kesempatan yang sama perwakilan WWF Indonesia, Ari Mochamad, menyoroti pentingnya keadilan dalam instrumen ekonomi lingkungan dan mengingatkan agar mekanisme carbon trading tidak hanya dilihat sebagai transaksi finansial, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan iklim (climate resilience).
“Instrumen ekonomi lingkungan harus adil dan berpihak pada rakyat, narasi ketahanan iklim perlu diperkuat agar publik memahami esensinya dengan benar,” kata Ari.
Para perwakilan CSO juga mendorong pendanaan iklim global lebih diarahkan pada aksi nyata di tingkat komunitas, tak hanya program peningkatan kapasitas birokrasi dan mereka menilai pendekatan berbasis masyarakat mampu menciptakan dampak langsung, berkelanjutan, dan inklusif.
Sementara itu perwakilan Organisasi Kota Kita, Vanesha Manuturi menekankan pentingnya memperluas jangkauan Program Kampung Iklim (ProKlim) hingga ke tingkat kota.
"Program Kampung Iklim yang menjangkau warga di tingkat kota menjadi langkah strategis agar masyarakat bisa berpartisipasi langsung dalam aksi iklim lokal,” ungkap Vanesha.
Sementara itu, Yobel Yaksa dari Yayasan Pelestari Bumi Berkelanjutan (YPBB) menyoroti pentingnya pengelolaan sampah organik sebagai bagian dari strategi pengurangan emisi gas rumah kaca.
“Pengelolaan sampah organik berpotensi besar menekan emisi metana sekaligus memberdayakan pemulung dan pekerja sektor informal dalam rantai ekonomi sirkular,” ujar Yobel.
Lewat semangat kolaborasi dan komitmen bersama, langkah tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak berjalan sendiri dalam menghadapi krisis iklim, tetapi bersama masyarakat sipil yang menjadi garda terdepan perubahan.
