RADAR BOGOR - Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyampaikan kritik tajam terhadap sejumlah isu strategis yang melibatkan PT Pertamina (Persero) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR RI, Senayan, Rabu (19/11/2025).
Asep Wahyuwijaya menilai, perusahaan migas nasional tersebut perlu meningkatkan akurasi data penerimaan negara, memperjelas arah transisi energi, serta merampingkan struktur bisnisnya yang dinilai masih terlalu besar.
Dalam paparannya, Asep Wahyuwijaya menilai data mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disampaikan Pertamina belum memberikan gambaran komprehensif.
Ia menganggap, penyajian data tersebut masih terlalu menyederhanakan persoalan, khususnya karena adanya komponen Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disebut dimasukkan sebagai bagian dari PNBP, padahal secara ketentuan jelas termasuk kategori pajak.
Legislator dari Dapil Jabar V (Kabupaten Bogor) itu juga menyoroti aspek akurasi dan transparansi dalam tata kelola produk migas dari sektor hulu hingga hilir.
Menurutnya, potensi kebocoran serta selisih produksi yang tidak terpetakan secara presisi dapat berdampak pada penerimaan negara.
Ia mengaitkan, kondisi ini dengan konsep shadow economy, yakni aktivitas ekonomi yang luput dari pencatatan resmi dan berpotensi berada di luar jangkauan regulasi maupun perpajakan.
Asep Wahyuwijaya menjelaskan bahwa dalam proses produksi minyak mentah hingga menjadi BBM, selalu ada kemungkinan perbedaan hasil yang tidak satu banding satu.
Diskrepansi inilah yang menurutnya bisa masuk kategori unaccounted quantity dan perlu diteliti lebih mendalam oleh Pertamina.
"Jika dihitung dengan presisi, potensi selisih tersebut dapat menjadi sumber tambahan PNBP bagi negara," ujar pria asal Bogor tersebut.
Selain menyoroti PNBP, Ketua Energi dan Mineral DPP Partai NasDem itu juga mengingatkan urgensi Pertamina untuk lebih agresif dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).
Ia mengatakan bahwa cadangan minyak nasional, baik yang terbukti maupun yang belum, hanya diperkirakan bertahan sekitar dua dekade ke depan.
Karena itu, ia menekankan pentingnya grand design dan peta jalan transisi energi yang konkret dan menyeluruh mulai dari sekarang.
Di sisi lain, Asep Wahyuwijaya juga menyinggung rencana restrukturisasi besar di tubuh Pertamina yang memiliki lebih dari 200 entitas anak, cucu, hingga cicit perusahaan.
Menurutnya, struktur yang sangat besar ini tidak hanya menghambat efisiensi, tetapi juga berpotensi menggerus pendapatan negara.
Ia menilai, penyederhanaan atau streamlining seharusnya menjadi prioritas utama agar tata kelola perusahaan menjadi lebih efektif.
Asep Wahyuwijaya meminta, Pertamina menyampaikan rencana rinci mengenai jumlah entitas usaha yang akan dipertahankan dan berapa yang akan direstrukturisasi.
Menurutnya, restrukturisasi tidak cukup hanya menyentuh level anak perusahaan seperti penggabungan rumah sakit atau rencana integrasi Pelita Air dengan Garuda Indonesia.
Yang lebih penting, kata Asep Wahyuwijaya, adalah gambaran menyeluruh mengenai berapa banyak perusahaan yang akan tersisa dari ratusan entitas tersebut, serta seberapa besar potensi efisiensi dan penyelamatan keuangan negara yang dapat dicapai. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim