Kebijakan ini bertujuan memudahkan masyarakat mendapatkan layanan transportasi lebih terjangkau sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun.
Airlangga menyampaikan, pemberian insentif ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Presiden berharap, kata dia, masyarakat dapat memanfaatkan layanan transportasi yang lebih murah selama Nataru, mengingat mobilitas masyarakat menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Masyarakat dapat mulai memesan tiket sesuai jadwal liburan, dengan diskon berlaku untuk perjalanan pada 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.
Khusus untuk kapal laut, potongan harga akan diterapkan lebih awal mulai 17 Desember 2025.
Empat Moda Transportasi Mendapat Diskon
Pemerintah memberikan potongan harga pada empat moda transportasi dengan besaran dan kuota berbeda:
Kereta Api: Diskon 30 persen untuk penumpang KA ekonomi komersial, mencakup 156 perjalanan reguler dan 26 perjalanan tambahan, dengan total kuota 1.509.080 penumpang. Tiket bisa dibeli melalui seluruh kanal resmi PT KAI.
Angkutan Laut: Diskon 20 persen dari tarif dasar atau sekitar 16–18 persen dari harga total tiket untuk penumpang kelas ekonomi, dengan kuota 405.881 penumpang melalui kanal PT PELNI.
Layanan Penyeberangan: Pemerintah menggratiskan tarif jasa kepelabuhan, setara potongan rata-rata 19 persen dari tarif terpadu, berlaku di delapan lintasan pada 16 pelabuhan dengan kuota 227.560 penumpang dan 491.776 kendaraan melalui aplikasi Ferizy.
Penerbangan: Tiket pesawat didiskon sekitar 13–14 persen dari harga total, dengan kuota sekitar 3,59 juta penumpang.
Pengawasan Diperlukan
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran menekankan bahwa pelaksanaan diskon tiket pesawat selama Nataru perlu diawasi ketat.
Ia menilai selama beberapa tahun terakhir program serupa tidak selalu dirasakan calon penumpang karena keterbatasan seat.
Meski pelaku usaha mendukung kebijakan ini karena Nataru merupakan puncak musim liburan penting bagi sektor pariwisata dan perhotelan, Maulana menegaskan manfaat nyata kebijakan hanya bisa terlihat jika pengawasan dilaksanakan secara menyeluruh. (agf/aph)
Editor : Siti Dewi Yanti