RADAR BOGOR – Indonesia kembali menghadapi sorotan dunia terkait laju kehilangan hutan setelah Global Forest Watch (GFW) merilis laporan terbaru mengenai hilangnya hutan primer tropis selama dua dekade terakhir.
Dalam laporan tersebut, Indonesia tercatat telah kehilangan sekitar 10,5 juta hektare hutan primer pada periode 2002–2023.
Data itu menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kehilangan hutan primer terbesar kedua di dunia setelah Brasil.
Akademisi Kehutanan IPB University, Prof. Dr. Ir. Naresworo Nugroho, menegaskan bahwa perbedaan data kehilangan hutan yang sering muncul disebabkan oleh metodologi serta definisi yang digunakan masing-masing lembaga.
Menurutnya, lembaga internasional seperti GFW, World Resources Institute (WRI), dan Forest Watch Indonesia (FWI) memakai istilah serta pendekatan yang berbeda dalam mengukur hilangnya hutan.
Ia menjelaskan bahwa primary forest loss/natural forest loss merujuk pada hilangnya hutan alam murni yang masih memiliki struktur asli dan keanekaragaman hayati tinggi.
Adapun tree cover loss/forest cover change menggambarkan perubahan tutupan kanopi pohon secara keseluruhan, termasuk hutan primer, hutan sekunder, kebun, hingga agroforestri.
Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggunakan istilah gross deforestation.
Yaitu total kehilangan hutan sebelum memperhitungkan pemulihan, serta net deforestation, yaitu angka deforestasi bersih setelah memasukkan data reforestasi dan rehabilitasi.
“Perbedaan terminologi dan metodologi ini menyebabkan angka kehilangan hutan dapat bervariasi signifikan antar lembaga, meskipun tren ekologisnya tetap serupa,” ujarnya kepada Radar Bogor, Kamis 4 Desember 2025.
Ia menambahkan bahwa angka 10,5 juta hektare dari GFW merupakan akumulasi kehilangan tutupan hutan berbasis citra satelit selama 20 tahun.
Di sisi lain, data resmi KLHK cenderung lebih rendah karena menghitung konversi bersih dengan verifikasi lapangan.
Menurut Naresworo, masing-masing metode memiliki kelebihan. Citra satelit unggul dalam pemetaan area luas, sedangkan data nasional lebih kuat dalam validasi langsung di lapangan.
“Interpretasi data harus mengedepankan kehati-hatian ilmiah agar tidak menimbulkan bias maupun kesimpulan yang tidak tepat,” jelasnya.
Meski angka berbeda-beda, para ahli sepakat bahwa hilangnya jutaan hektare hutan membawa dampak serius.
Mulai dari menurunnya fungsi hidrologis, meningkatnya risiko longsor, ketidakstabilan tanah, naiknya emisi karbon, hingga hilangnya habitat dan keanekaragaman hayati.
Hal ini menunjukkan bahwa lanskap hutan Indonesia tengah berada dalam tekanan signifikan.
Naresworo menilai pemerintah perlu memiliki data terpilah yang membedakan hutan primer, hutan sekunder, kebun, agroforestri, serta area yang sudah direstorasi.
“Jika tidak diperjelas, kebijakan bisa salah sasaran. Misalnya menilai seluruh area sebagai hilang, padahal sebagian sudah direforestasi atau berubah menjadi lahan produktif,” katanya.
Ia mendorong penguatan sistem pemantauan hutan dengan integrasi teknologi seperti satelit optik dan radar, pemantauan near real-time, serta validasi lapangan yang transparan.
Selain itu, pengelolaan lahan perlu diperkuat dengan penerapan rantai pasok bebas deforestasi, perluasan perhutanan sosial, serta percepatan restorasi gambut, mangrove, dan hutan terdegradasi.
Naresworo menegaskan bahwa isu deforestasi merupakan tanggung jawab lintas sektor, melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, hingga masyarakat.
“Dengan kolaborasi, transparansi data, dan kebijakan yang konsisten berbasis sains, Indonesia dapat memperbaiki tata kelola hutan sekaligus mempertahankan posisinya sebagai negara kunci dalam konservasi hutan tropis dunia,” tutupnya. (cr1)
Editor : Yosep Awaludin