Oleh: Agus Somamihardja
RADAR BOGOR - Bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera pada penghujung 2025 sudah berubah menjadi tragedi kemanusiaan besar.
BNPB mencatat sedikitnya 836 orang meninggal dunia dan ratusan masih hilang. Lebih dari 3,3 juta jiwa terdampak, lebih dari 1 juta orang terpaksa mengungsi. Desa hancur, rumah hanyut, jembatan putus.
Jutaan warga hidup dalam ketidakpastian tanpa makanan, air bersih, dan tempat tinggal yang layak dan ini bukan bencana lokal, ini krisis nasional dalam ukuran moral dan kemanusiaan.
Sumber Masalah: Kegagalan Politik dan Kerusakan Lingkungan
Bencana ini bukan hanya akibat cuaca ekstrem, BMKG mencatat peningkatan curah hujan karena perubahan iklim. Namun, kerusakan bentang alam membuat dampaknya jauh lebih parah, data daro KLHK menunjukkan bahwa lonjakan tajam laju deforestasi tahunan di tiga provinsi terdampak.
Di Aceh, laju kehilangan hutan meningkat dari 1.918 hektare per tahun pada 2019–2020 jadi 10.100 hektare per tahun pada 2024–2025 atau naik lebih dari lima kali lipat.
Lalu di Sumatera Utara, lajunya naik dari 1.233 hektare pada 2019–2020 menjadi 6.142 hektare per tahun pada 2024–2025 sedangkan di Sumatera Barat naik paling drastis dari 774 hektare per tahun pada 2019–2020 menjadi 5.705 hektare per tahun pada 2024–2025.
Kenaikan tersebut menunjukkan percepatan deforestasi yang sangat tidak wajar pada lima tahun terakhir.
Lonjakan serempak ini memberi tekanan besar khususnya pada kawasan hulu, ketika izin pembukaan lahan diberikan tanpa kendali, hutan hilang dan tanah kehilangan daya serap air.
Penebangan liar pun ikut meningkat, warga meniru pemerintah yang terlalu mudah dalam memberi konsesi. Saat hulu digunduli untuk tambang, perkebunan, serta berbagai konsesi, lereng kehilangan penyangga.
Saat hujan ekstrem datang, banjir bandang serta longsor menjadi sebuah keniscayaan dan ini bukan semata musibah melainkan konsekuensi dari kebijakan yang membiarkan kerusakan ekosistem demi keuntungan jangka pendek.
Respons Pemerintah yang Dingin dan Hilangnya Kepercayaan
Di tengah kondisi tersebut, respons pemerintah pusat terasa dingin, pejabat tinggi negara menyatakan status bencana nasional belum diperlukan seolah label itu hanya urusan administratif, bukan kunci koordinasi dan percepatan bantuan.
Kepala BNPB bahkan menyebut situasinya lebih mencekam di media sosial daripada di lapangan, pernyataan yang meremehkan korban yang masih mencari keluarga mereka.
Di sisi lain, masyarakat bergerak cepat, relawan lokal turun tanpa menunggu instruksi, komunitas internasional bahkan melangkah lebih dulu. PBB pun segera menyatakan kesiapan membantu wilayah yang paling terdampak dan seruan ini datang cepat. Begitu cepat sampai perhatian dunia terasa lebih hadir daripada respons dari pemerintah itu sendiri.
Akar Masalah: Sistem Kepartaian dan Pemilu yang Tersandera
Lambatnya respons pemerintah tidak berdiri sendiri, masalahnya berakar pada sistem kepartaian, kekuasaan tumbuh dari negosiasi politik dan patronase, bukan dari kedekatan dengan rakyat.
Banyak pejabat lebih loyal kepada partai daripada kepada publik, sebagian anggota DPR tampak kehilangan empati, biaya politik yang tinggi membuat mereka bergantung pada sponsor dan kebijakan mudah dibelokkan oleh kepentingan sempit.
Dalam bencana, dampaknya wibawa politik lebih dipertahankan daripada keselamatan warga, empati pun berubah menjadi simbol, bukan tindakan.
Krisis Moral: Gagal Memahami Tanggung Jawab Negara
Bencana Sumatera menunjukkan dua hal sekaligus yakni kapasitas negara dan karakter negara. Kapasitas bisa terbatas oleh infrastruktur atau sumber daya tetapi karakter negara seharusnya tidak terbatas, ia diukur dari empati, keberanian mengambil keputusan, dan kehadiran moral di tengah penderitaan.
Ketika empati hilang, kegagalan itu lebih dalam daripada salah urus teknis, ini kegagalan imajinasi moral yang mana negara tidak lagi memahami apa yang menjadi tanggung jawab dasarnya.
Acemoglu dan Robinson menjelaskan negara yang dikuasai elit saling menopang cenderung gagal memenuhi kebutuhan rakyat. Negara seperti ini bersifat ekstraktif, ia mengambil manfaat dari rakyat, tetapi tidak hadir saat rakyat membutuhkan.
Weber bahkan mengingatkan birokrasi modern hanya berjalan baik jika dikelola profesional, bukan oleh aktor politik yang tersandera kepentingan kelompoknya.
Bencana Sumatera menjadi cermin, struktur pemerintahan kita belum menemukan jiwanya sebagai pelayan publik.
Seruan untuk Perubahan: Mendesak Munculnya Kepemimpinan Moral
Yang paling menyedihkan yakni hilangnya sensitivitas moral para pemimpin, ketika ratusan jenazah belum ditemukan, ketika ribuan keluarga kehilangan orang yang mereka cintai, ketika pengungsi berebut air bersih dan makanan, pemerintah justru sibuk menjelaskan status administratif, seolah penderitaan warga merupakan persoalan teknis.
Negara tidak boleh seperti itu, pemerintah harus memiliki hati yang peka, empati bukan aksesori. Ia fondasi legitimasi kekuasaan sebab tanpanya, negara kehilangan wajah manusia. Tanpa keberpihakan, pemerintah kehilangan makna, tanpa keberanian moral, Indonesia menjadi negara yang hadir di upacara, tetapi absen saat rakyat tenggelam.
Bencana Sumatra harus menjadi panggilan kebangkitan, ini bukan soal satu pejabat, satu kementerian, atau satu keputusan. Ini soal struktur pemerintahan yang harus kembali kepada fitrahnya: melayani rakyat dengan hati, jika negara tidak belajar dari tragedi ini, rakyat akan terus menjadi korban dan masa depan Indonesia akan ikut tergerus.
Peran Akademisi: Menjadi Gerbang Etika Bangsa
Saatnya rakyat mendesak perubahan, akademisi, intelektual, serta pemimpin moral harus berdiri di depan. Kita tidak boleh diam melihat negara terpuruk, kita harus mengangkat suara, menjadi kompas moral bangsa dan memastikan mereka yang berkuasa memikul tanggung jawabnya.
Taruhannya terlalu besar, waktu untuk bertindak adalah sekarang, integritas negara bergantung pada kita semua.***
Penulis: Agus Somamihardja merupakan Pemerhati Ekologi Manusia, alumni IPB dan Asian Institute of Technology Bangkok, Thailand.
Editor : Eka Rahmawati