RADAR BOGOR—Kinerja Polri dapat dilihat bukan hanya sebagai respons teknis terhadap bencana di Sumatera, tetapi juga contoh bagaimana lembaga tersebut mulai menerapkan pendekatan kemanusiaan, penegakan hukum lingkungan, dan tata kelola risiko secara lebih sistematis.
Penilaian kinerja Polri disampaikan R Haidar Alwi, Pendiri Institut Haidar Alwi (HAI) dan Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB.
"Polri bergerak dengan pola yang menampilkan tiga elemen kunci, yaitu kecepatan mobilisasi, efisiensi koordinasi, dan adaptasi fungsi kepolisian ke ranah kemanusiaan," kata Haidar Alwi, Senin 8 Desember 2025.
Menurutnya, kehadiran personel yang membantu evakuasi korban, pengoperasian unit K-9, pembentukan pos kesehatan, dan distribusi logistik, menunjukkan bahwa Polri tidak lagi membatasi tugasnya pada keamanan saja, tetapi juga ikut mengisi celah penting dalam penanganan bencana ketika kapasitas daerah belum memadai.
Di sisi lain, Haidar Alwi menyatakan bahwa bencana tersebut membuka mata publik tentang faktor-faktor yang memperparah kerusakan, khususnya dugaan praktik pembalakan liar.
Dalam konteks ini, tindakan Polri melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pembalakan ilegal menjadi penting.
Ia menjelaskan bahwa penemuan kayu-kayu gelondongan di lokasi banjir menjadi pusat perhatian media utama saat memulai penyelidikan.
Ini dianggap menunjukkan bahwa polisi mulai melihat kejahatan lingkungan sebagai ancaman langsung terhadap keselamatan warga daripada pelanggaran biasa.
Haidar Alwi menyatakan bahwa Polri mencoba menghubungkan kejahatan lingkungan dengan risiko bencana, alih-alih hanya menindak pelaku saat ada laporan. Ini memungkinkan pendekatan hukum untuk mencegah kerusakan yang lebih besar.
Penindakan yang dilakukan, mulai dari penangkapan pelaku, penyitaan kayu ilegal, hingga pembentukan jaringan distribusi kayu, menunjukkan bahwa Polri mencoba mengungkap struktur logging ilegal bukan sekadar menangkap pelaku di lapangan.
Dia menjelaskan bahwa ini penting karena sifat kejahatan lingkungan terorganisir. Ada operator lapangan, pengangkut, penadah, hingga pihak yang mungkin terhubung dengan oknum pemilik modal.
Dengan kata lain, kinerja sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh berapa banyak kayu yang disita, tetapi juga oleh seberapa baik investigasi dapat mengidentifikasi rantai pasokan dan menutup pintu bagi para pelaku.
Meskipun demikian, ada banyak tantangan yang menghadang pekerjaan polisi. Salah satunya adalah perlunya meningkatkan kemampuan forensik lingkungan.
Haidar Alwi menyatakan bahwa pembuktian asal-usul kayu, penyebab kerusakan spesifik, dan pemetaan ruang jaringan operasi membutuhkan kemampuan teknis dan kolaborasi lintas lembaga, terutama dengan kementerian yang mengelola kehutanan dan lingkungan hidup.
Selain itu, menjaga integritas proses hukum dalam hal masalah sensitif merupakan masalah tambahan, karena praktik pembalakan liar sering melibatkan kepentingan ekonomi lokal dan regional.
Faktor yang menentukan apakah masyarakat akan percaya bahwa hukum ditegakkan tanpa kompromi adalah kecepatan penyidikan dan komunikasi publik.
Dari sudut pandang kebijakan, tindakan yang diambil oleh Kepolisian membuka peluang untuk membangun kerja sama yang lebih kuat antara penegakan hukum lingkungan dan penanganan bencana.
Media utama sering menekankan bahwa bencana Sumatera terkait dengan kerusakan struktural yang disebabkan oleh kerusakan hutan serta curah hujan ekstrem.
Dengan jaringan komando hingga tingkat desa, polisi memiliki sumber daya yang signifikan untuk meningkatkan pemantauan kawasan rawan dan penggabungan informasi lapangan ke dalam sistem peringatan dini.
Pendekatan berbasis teknologi seperti gambar satelit, pemetaan daerah rawan, dan sistem pelaporan dapat melengkapi ini.
Menurutnya, menggabungkan intelijen lapangan Polri dengan data teknis lembaga lingkungan dapat menjadikan pencegahan lebih efektif daripada penindakan.
Dalam hal hubungan dengan masyarakat, fungsi kemanusiaan Polri saat menghadapi bencana memiliki konsekuensi institusional yang signifikan.
Respon cepat untuk menyelamatkan warga menanamkan kepercayaan publik bahwa polisi tersedia saat masyarakat membutuhkan.
Namun, keyakinan yang positif harus ditindaklanjuti. Polisi harus memastikan bahwa kepedulian di lapangan sepadan dengan penegakan hukum terhadap praktik yang diduga menjadi akar masalah. Konsep inilah yang menghubungkan legitimasi hukum dan legitimasi moral.
Penanganan bencana di Sumatera dan penindakan pembalakan ilegal menunjukkan bahwa Polri sedang bergerak menuju pola kerja yang lebih terintegrasi dan berbasis risiko.
"Polri patut diapresiasi karena tidak hanya bertindak reaktif, tetapi juga mulai mengembangkan pola antisipatif terhadap kejahatan lingkungan," tuturnya.
Namun, keberhasilan dalam jangka panjang bergantung pada tiga hal, peningkatan kemampuan teknis, kolaborasi antarlembaga yang jauh lebih erat, dan transparansi sehingga masyarakat dapat melihat dan mendukung proses.
Singkatnya, dia menyatakan bahwa jika ketiganya terwujud, Polri tidak hanya akan menjadi komando utama dalam penanganan bencana, tetapi juga akan memainkan peran penting dalam menjaga lingkungan dan menyelamatkan masyarakat Sumatera secara keseluruhan. (***)
Editor : Yosep Awaludin