RADAR BOGOR – Pemerintah Aceh kembali memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi selama 14 hari, terhitung sejak 12 hingga 25 Desember 2025.
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau kerap disapa Mualem, dalam sebuah pertemuan resmi di Meuligoe Gubernur Aceh pada Rabu malam, 10 Desember 2025.
Keputusan tersebut menimbulkan perhatian publik, mengingat kondisi cuaca ekstrem dan bencana banjir yang terjadi di sejumlah kabupaten/kota beberapa hari terakhir terus menunjukkan peningkatan.
Dalam unggahan resminya, Gubernur Aceh menegaskan bahwa langkah ini diambil karena penanganan bencana masih memerlukan upaya yang bersifat intensif, terpadu, dan terkoordinasi di seluruh sektor.
Penanganan Masih Berat dan Berkelanjutan
Pemerintah menilai bahwa berbagai upaya di lapangan belum dapat dihentikan, mulai dari:
• proses evakuasi warga,
• distribusi logistik kepada korban terdampak,
• perbaikan akses jalan yang rusak,
• penanganan jembatan,
• hingga pemulihan fasilitas pelayanan publik.
Semua ini masih membutuhkan koordinasi lintas instansi, termasuk BPBD, TNI, Polri, dan berbagai lembaga kemanusiaan yang terus bekerja selama situasi darurat berlangsung.
Dalam foto resmi yang dibagikan di akun Instagram @muzakirmanaf1964, tampak Gubernur Aceh didampingi Kapolda Aceh, Pangdam IM, Sekda Aceh, dan sejumlah pejabat penting lainnya.
Mereka terlibat dalam rapat koordinasi yang digelar untuk memastikan seluruh sektor bergerak cepat dan tepat sasaran.
Kehadiran para pejabat strategis tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sedang meningkatkan kesiagaan penuh menghadapi ancaman banjir susulan, tanah longsor, dan dampak cuaca ekstrem lainnya.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menekankan bahwa keputusan memperpanjang status darurat bukan hanya langkah administratif, tetapi bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan keselamatan masyarakat Aceh.
“Penanganan bencana masih membutuhkan upaya intensif, terpadu, dan terkoordinasi,” tulis Mualem dalam keterangannya.
Dengan diperpanjangnya status darurat ini, seluruh instansi diharapkan bisa bergerak lebih cepat, terutama di daerah yang masih terisolasi atau mengalami kerusakan infrastruktur.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti arahan aparat terkait, terutama bagi warga yang tinggal di daerah rawan banjir dan longsor.
Warga juga diharapkan tidak menyepelekan peringatan dini cuaca dari BMKG.
Memasuki akhir tahun yang biasanya penuh potensi cuaca ekstrem, langkah cepat pemerintah menjadi sinyal kuat bahwa Aceh tidak ingin kecolongan dalam penanganan bencana.***
Editor : Eli Kustiyawati