RADAR BOGOR - Dalam beberapa pekan lalu, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilanda serangkaian banjir dan longsor yang menimbulkan kerusakan besar dan memakan banyak korban.
Curah hujan ekstrem memicu luapan sungai serta pergerakan tanah di wilayah-wilayah rawan, membuat ribuan rumah terendam, akses jalan terputus, dan ratusan ribu warga terdampak.
Kondisi ini diperparah oleh kerentanan lingkungan di daerah pegunungan dan daerah aliran sungai, sehingga menjadikan tiga provinsi tersebut sebagai kawasan dengan risiko bencana hidrometeorologi yang tinggi.
Hutan yang Kehilangan Pijakannya
Tutupan hutan sangat penting karena berperan sebagai penyangga utama ekosistem. Dari sisi hidrologi, pohon dan serasah hutan membantu menyerap air hujan, memperlambat aliran permukaan, serta menjaga ketersediaan air tanah dan stabilitas debit sungai.
Akar pohon mengikat tanah sehingga mencegah pengikisan oleh air dan menjaga struktur tanah tetap padat dan stabil.
Sementara itu, vegetasi hutan memperkuat tanah dan mengurangi risiko longsor, terutama di daerah berbukit atau pegunungan.
Jika tutupan hutan berkurang, kemampuan alam untuk menahan air dan menjaga tanah melemah, sehingga risiko banjir, erosi, dan longsor meningkat tajam.
Menurut data dari Global Forest Watch (GFW) selama periode 2002–2024, sekitar 11 juta hektare hutan primer basah hilang di seluruh Indonesia. Fakta ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat deforestasi tropis tertinggi di dunia.
Di tingkat provinsi wilayah Sumatera, seperti Sumatera Utara misalnya masih tercatat hilangnya hutan yang signifikan, dalam satu periode terbaru, Sumut berada di peringkat 10 besar provinsi dengan laju deforestasi tertinggi di Indonesia dari data riset rilisan Auriga Nusantara.
Degradasi hutan terbukti memiliki kaitan langsung dengan meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan.
Ketika tutupan hutan berkurang, kemampuan tanah untuk menyerap dan menyimpan air menurun drastis sehingga air hujan lebih cepat mengalir di permukaan dan memicu banjir bandang.
Akar pohon yang hilang juga membuat struktur tanah menjadi rapuh, meningkatkan potensi longsor terutama di daerah berlereng.
Selain itu, hilangnya vegetasi menyebabkan berkurangnya kapasitas ekosistem dalam menahan erosi dan menjaga stabilitas daerah aliran sungai.
Kombinasi faktor-faktor inilah yang membuat wilayah dengan tingkat deforestasi tinggi lebih rentan mengalami bencana saat curah hujan meningkat.
Peran Kritis Vegetasi DAS dalam Menjaga Stabilitas Hidrologi
Dr. Ir. Hatma Suryatmojo, S.Hut., M.Si., IPU., pakar Hidrologi Hutan dan Konservasi DAS UGM, menegaskan bahwa banjir bandang yang terjadi pada akhir November 2025 bukanlah kejadian tunggal yang berdiri sendiri.
Para ahli melihatnya sebagai bagian dari rangkaian bencana hidrometeorologi yang frekuensinya terus meningkat dalam 20 tahun terakhir akibat perpaduan faktor alam dan aktivitas manusia.
Ia menjelaskan bahwa saat kejadian, intensitas hujan memang sangat ekstrem BMKG mencatat beberapa wilayah di Sumatera Utara menerima curah hujan lebih dari 300 mm per hari dipengaruhi oleh kondisi atmosfer yang tidak biasa, termasuk pembentukan Siklon Tropis Senyar di Selat Malaka pada periode tersebut.
Namun, menurutnya, cuaca ekstrem hanya menjadi pemicu. Kerusakan yang ditimbulkan banjir bandang diperbesar oleh kondisi hulu DAS yang telah kehilangan fungsi perlindungannya karena benteng alam berupa tutupan vegetasi sudah sangat melemah.
Vegetasi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan hidrologi karena akar tanaman meningkatkan infiltrasi, serta menahan erosi.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa hutan dan zona riparian berfungsi sebagai “penyangga” yang menstabilkan aliran air, menyaring sedimen dan polutan, serta menjaga kualitas air sungai.
Ketika deforestasi terjadi terutama di hulu DAS kemampuan tanah untuk menyerap air menurun sehingga hujan lebat lebih mudah berubah menjadi banjir bandang dan mempertinggi risiko longsor akibat hilangnya penahan tanah.
Studi-studi tentang pengelolaan DAS di Indonesia juga menegaskan bahwa degradasi vegetasi mempercepat sedimentasi sungai, menurunkan kualitas ekosistem, dan meningkatkan frekuensi bencana hidrologi.
Oleh karena itu, menjaga tutupan vegetasi DAS merupakan langkah kunci untuk mitigasi banjir, pengendalian erosi, dan perlindungan ekosistem air secara berkelanjutan.
Kebijakan Pemerintah dan Bencana Ekologis yang Melanda
Sejumlah kajian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki peran besar dalam mempercepat maupun menekan laju deforestasi di Indonesia.
Dalam praktiknya, regulasi yang longgar dan lemahnya pengawasan sering membuka celah bagi perluasan izin usaha di kawasan hutan, sehingga berkontribusi pada meningkatnya kehilangan tutupan hutan di berbagai wilayah di Indonesia.
Organisasi WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) menegaskan bahwa banjir dan longsor yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara tidak semata-mata disebabkan oleh curah hujan, melainkan juga akibat dari deforestasi yang masif serta ekspansi perkebunan sawit dan aktivitas pertambangan.
Mereka menekankan perlunya pemerintah dan pemegang konsesi untuk memprioritaskan upaya pemulihan ekosistem serta menghentikan pembukaan hutan primer yang tidak mempertimbangkan analisis risiko lingkungan jangka panjang.
Melva Harahap, Manager Penanganan dan Pencegahan Bencana Ekologis, WALHI Nasional menyampaikan bahwa bencana ekologis yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat mengakibatkan kolapsnya pranata kehidupan di 3 provinsi tersebut.
Rakyat mengalami kerugian material seperti kehilangan rumah, keluarga, harta benda, hewan ternak, kebun, hak hidup dengan rasa aman dan nyaman termasuk lingkungan hidup yang sehat hilang seketikasaat bencana ekologis ini terjadi.
Disisi lain bencana ini juga mengakibatkan rusaknya sarana prasana, listrik padam, sinyal komunikasi terputus, bbm langka, bahan makanan semakin hari menipis, juga mengakibatkan warga terisolir.
Dalam UU 24 tahun 2007 Tentang Kebencanaan, Menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi rakyat dari bencana yang terjadi, fakta di lapangan hak dasar dan hak hidup yang menjadi tanggung jawab negara tidak dapat dipenuhinya.
Bogor dikenal sebagai wilayah dengan curah hujan tinggi, sehingga memiliki risiko banjir, longsor, dan limpasan permukaan yang besar.
Namun, risiko tersebut semakin diperparah oleh tren perkembangan wilayah yang terus menggerus tutupan hutan dan ruang terbuka hijau.
Dalam beberapa tahun terakhir, konversi hutan menjadi pemukiman, kawasan komersial, serta aktivitas pertambangan di sejumlah titik membuat daya dukung ekologis Bogor cukup mengkhawatirkan.
Rangkaian bencana hidrometeorologis yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat beberapa waktu terakhir harus menjadi peringatan juga bagi Bogor.
Ketiga wilayah itu menunjukkan bagaimana curah hujan ekstrem dapat berubah menjadi bencana besar ketika tutupan hutan melemah, ruang hijau menyusut, dan tata ruang tidak lagi berpihak pada keselamatan ekologis.
Apa yang terjadi di Sumatera bukanlah kejadian yang jauh dari kita, justru itu cermin yang memperlihatkan betapa rentannya Bogor, sebuah wilayah yang curah hujannya termasuk yang tertinggi di Indonesia.
Dan juga punya peran penyangga bagi wilayah disekitarnya (Jakarta, Depok, Bekasi, Tanggerang) kini terus kehilangan hutan karena ekspansi pemukiman, industri, dan pertambangan.
Jika kita tidak belajar dari tragedi di Aceh, Sumut, dan Sumbar, maka Bogor berpotensi mengalami dampak serupa: banjir bandang, longsor, krisis air, dan rusaknya ekosistem yang menjadi penyangga kehidupan warganya.
Ini saatnya semua pihak sadar bahwa Bogor membutuhkan perlindungan ekologis lebih kuat, bukan pembangunan yang membutakan kita dari resiko bencana yang semakin nyata.
Duka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kejadian ini bukan hanya membawa luka bagi saudara-saudara kita di Sumatera, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kerusakan ekologis selalu berakhir pada hilangnya nyawa, rumah, dan masa depan.
Dari tragedi ini, kami mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya di Bogor untuk lebih sadar akan pentingnya menjaga hutan, mengendalikan alih fungsi lahan, dan menata ruang dengan berpihak pada keselamatan lingkungan.
Kesadaran ekologis bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Semoga bencana ini menjadi titik balik bagi kita semua untuk membangun Indonesia yang lebih tangguh, lestari, dan manusiawi. (***)
Penulis : Koordinator Isu Sosial Lingkungan BEM se-Bogor, Salman Pasilia
Editor : Yosep Awaludin