RADAR BOGOR - DPP LDII (Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia) menyelenggarakan Sarasehan Kebangsaan bertajuk Nasionalisme Berkeadaban: Merawat Pancasila, Meneguhkan Islam Wasathiyah, Membangun Indonesia Berkeadilan.
Kegiatan tersebut bagian dari rangkaian Road to Munas X LDII 2026.
Sarasehan dilaksanakan pada Selasa (16/12) dan disiarkan secara luas melalui 200 studio mini di berbagai daerah di Indonesia.
Baca Juga: Bantu Korban Bencana, Paguyuban Blok F Pasar Kebon Kembang Kota Bogor Salurkan Donasi Rp6,4 Juta
Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menyampaikan bahwa sarasehan kebangsaan menjadi salah satu instrumen penting LDII dalam menggali dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan.
Ia menjelaskan, hasil diskusi dalam forum tersebut akan menjadi bahan perumusan program kerja LDII pada Munas X mendatang.
Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus diaktualisasikan sesuai dengan perkembangan zaman dan diwujudkan dalam sikap serta praktik kehidupan sosial masyarakat.
Ia menekankan pentingnya koridor penerapan Pancasila dengan menjadikan persatuan Indonesia sebagai bingkai utama dalam kehidupan berbangsa.
KH Chriswanto juga menjelaskan bahwa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perbedaan merupakan keniscayaan yang harus dikelola secara konstruktif.
Oleh karena itu, setiap program dan aktivitas perlu diarahkan dalam satu bingkai persatuan nasional agar tidak menimbulkan fragmentasi sosial.
Sebagai pembicara kunci, Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon menyampaikan harapannya agar Sarasehan Kebangsaan yang diselenggarakan LDII dapat menjadi momentum strategis dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah, ulama, dan masyarakat.
Ia menilai sinergi tersebut penting sebagai upaya kolektif membangun Indonesia yang mampu melahirkan generasi berkarakter, beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.
Fadli Zon juga menekankan peran strategis umat Islam dalam pembangunan kebudayaan nasional.
Ia memandang kebudayaan tidak semata-mata berkaitan dengan seni dan tradisi, tetapi juga menyangkut pembentukan karakter, nilai hidup, serta peradaban bangsa.
Keteladanan dalam akhlak dan adab, menurutnya, menjadi kontribusi nyata umat Islam dalam membangun kebudayaan yang mencerahkan dan peradaban yang membanggakan.
Ia menambahkan bahwa keberagaman merupakan realitas yang harus dikelola dalam bingkai filosofi Bhinneka Tunggal Ika.
Di tengah tantangan zaman seperti perpecahan sosial, ketimpangan ekonomi, dan krisis iklim, bangsa Indonesia perlu kembali meneguhkan jati diri nasional dengan mengamalkan Pancasila secara utuh.
Fadli Zon menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya konsensus politik, melainkan pedoman moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pancasila sebagai Etika Publik
Ketua DPP LDII yang juga Ketua Panitia Sarasehan Kebangsaan, Singgih Tri Sulistiyono, menyampaikan bahwa bangsa Indonesia perlu dirawat melalui sikap toleransi, saling menghormati, serta penguatan semangat gotong royong.
Ia menilai, di tengah arus globalisasi yang semakin kompleks, perbedaan tidak seharusnya menjadi sumber konflik, melainkan kekuatan dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika.
Singgih menyoroti tantangan politik identitas, derasnya arus informasi digital, serta meningkatnya polarisasi sosial akibat media sosial yang tidak terkendali.
Dalam konteks tersebut, Pancasila perlu dihadirkan sebagai etika publik sekaligus titik temu kebangsaan.
Ia berpendapat, pengamalan Pancasila sebaiknya dimulai dari komunitas, mengingat sejarah Indonesia menunjukkan dinamika ideologis yang panjang sejak masa awal kemerdekaan.
Guru Besar Sejarah Universitas Diponegoro itu juga menjelaskan, pada masa Orde Baru, Pancasila disosialisasikan secara masif melalui pendekatan top down.
Namun, setelah era Reformasi, diperlukan strategi baru yang lebih partisipatif.
Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan melalui pendekatan bottom-up dengan menjadikan komunitas sebagai basis pengamalan nyata.
Dalam sesi diskusi, cendekiawan Yudi Latif menekankan pentingnya penerapan Pancasila secara sungguh-sungguh demi kemaslahatan umat.
Ia menilai keunikan Indonesia terletak pada fakta bahwa mayoritas penduduknya beragama Islam tanpa membentuk negara Islam, sementara Pancasila sebagai dasar negara tetap sejalan dengan nilai-nilai agama.
Yudi Latif memandang Pancasila dapat berfungsi sebagai fondasi sosial dan moral untuk mengelola keberagaman, mengembangkan potensi bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial.
Namun demikian, ia juga menyoroti sejumlah persoalan bangsa, seperti belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi akibat minimnya inovasi, kewirausahaan, serta keterhubungan antara ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.
Ia menilai bahwa penerapan Pancasila kerap bersifat formalitas, sehingga pengelolaan keberagaman belum berjalan efektif.
Oleh karena itu, ia mendorong pemanfaatan SDA dan SDM secara adil dan berkelanjutan, serta penanaman nilai Pancasila yang relevan dengan karakter generasi muda melalui literasi digital, pendidikan karakter, dan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Sarasehan Kebangsaan ini menghadirkan berbagai tokoh nasional, akademisi, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan sebagai narasumber.
Baca Juga: Hari Ini 17 Desember 2025, Tujuh Bansos Masih Terpantau Cair ke Kartu KKS KPM Melalui Bank Himbara
Di antaranya Ketua Tanfidziyah PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi, Wakil Ketua MPKS PP Muhammadiyah Faozan Amar, Sekretaris LPHU PP Muhammadiyah Marjuki Al Jawiy, perwakilan BPIP Agus Moh Najib, serta Mulyatno dari Lemhannas. (*)
Editor : Siti Dewi Yanti