RADAR BOGOR - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak bencana yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah. Data penerima bantuan tersebut telah ditetapkan melalui surat keputusan (SK) kepala daerah, baik bupati maupun wali kota, secara by name dan by address.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari atau sering di sapa Aam, mengatakan bahwa penerima DTH merupakan masyarakat yang tidak menempati hunian sementara (huntara).
“Mereka yang menerima DTH tidak menerima huntara. Mereka yang masuk ke huntara tidak menerima DTH,” ujarnya dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Selasa 30 Desember 2025.
Pada tahap pertama, BNPB telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp32 miliar untuk 18.198 kepala keluarga. Namun, jumlah tersebut masih bersifat dinamis karena proses pendataan di daerah terdampak masih terus berlangsung.
Ia menjelaskan, pendataan tahap awal telah selesai dilakukan, meski belum mencakup seluruh kecamatan terdampak di setiap kabupaten dan kota. Seiring masuknya data tambahan yang telah ditetapkan melalui SK pemerintah daerah, BNPB akan menambah penerima DTH pada tahap berikutnya.
“Ini masih tahap satu, pendataan terus berjalan. Begitu data dari kecamatan lain masuk dan sudah di-SK-kan, akan kami tambahkan pada tahap dua,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah membuka sebanyak 3.736 rekening berdasarkan data resmi pemerintah kabupaten dan kota. Penyaluran dana tersebut mulai dilakukan, khususnya di wilayah Sumatera Barat.
“Masyarakat didatangi langsung, dilakukan validasi, lalu buku rekening diberikan dan dana bisa dicairkan,” jelasnya.
Di Aceh, BNPB mencatat pembangunan hunian sementara mencapai 22.933 unit yang saat ini masih dalam tahap persiapan pembangunan.
Sementara itu, penerima DTH tercatat sebanyak 18.198 kepala keluarga, dengan pencairan dana dilakukan secara bertahap setelah penerima manfaat memvalidasi identitas kependudukan sesuai data Kementerian Dalam Negeri.
Ia mengungkapkan selain penyaluran bantuan, BNPB juga terus mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengantisipasi potensi bencana susulan di tengah puncak musim hujan. Saat ini, OMC melibatkan sembilan pesawat, terdiri dari empat pesawat di Aceh, dua pesawat di Sumatera Utara, dan tiga pesawat di Sumatera Barat.
“Total sembilan pesawat ini merupakan operasi modifikasi cuaca paling besar yang pernah kita lakukan, ini menjadi keharusan agar proses pemulihan tidak terganggu oleh bencana susulan,” tegasnya.
Abdul Muhari menambahkan, ancaman banjir tidak hanya disebabkan oleh hujan ekstrem, tetapi juga hujan dengan intensitas sedang karena terbatasnya daya tampung saluran drainase primer. (Cr1)
Editor : Eka Rahmawati