RADAR BOGOR - Memasuki tahun 2026, Kementerian Sosial (Kemensos) menerapkan aturan baru dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) PKH dan BPNT.
Aturan ini menegaskan, bansos bersifat sementara, bukan permanen, dengan tujuan utama mendorong kemandirian KPM.
Dilansir dari YouTube Gania Vlog, Pencairan bansos PKH Tahap 1 tahun 2026 diperkirakan dimulai antara Februari hingga Maret. Namun, ada aturan penting terkait masa kepesertaan yang wajib diketahui.
1. Batas Maksimal 5 Tahun
Aturan terbaru menetapkan, masa kepesertaan PKH dibatasi maksimal 5 tahun berturut-turut bagi KPM yang memiliki komponen kesehatan dan pendidikan (Ibu hamil, anak usia dini, dan anak sekolah SD-SMA).
Graduasi Alamiah: Setelah 5 tahun, status KPM ini akan otomatis dihentikan (graduasi alamiah), meskipun mereka masih tercatat di desil rendah (Desil 1-3).
Pengecualian (Seumur Hidup): Kebijakan batas 5 tahun tidak berlaku bagi KPM yang memiliki anggota keluarga Lansia atau Penyandang Disabilitas.
Kedua kelompok ini tetap dikecualikan karena dianggap rentan dan membutuhkan bantuan jangka panjang.
2. Solusi Mandiri: Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE)
Bagi KPM produktif yang tergraduasi setelah 5 tahun, pemerintah menawarkan solusi alternatif:
Bantuan Modal Usaha: KPM berkesempatan mengikuti Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).
Program ini menyediakan bantuan modal usaha hingga Rp6 Juta dan pendampingan kewirausahaan.
Tindakan KPM: KPM yang masa kepesertaannya sudah lebih dari 5 tahun, dianjurkan segera melapor ke Pendamping Sosial PKH atau petugas Dinas Sosial untuk mendaftar PPSE sebelum kehilangan kesempatan mendapatkan modal usaha.
Selain graduasi 5 tahun, terdapat empat kelompok KPM yang bantuannya dipastikan dicabut (tidak cair lagi) di Tahap 1 tahun 2026 karena masalah kelayakan atau administrasi:
1. Tidak Memiliki Komponen PKH Lagi:
Contoh: Anak sekolah (komponen satu-satunya) sudah lulus SMA, sehingga KPM tersebut tidak lagi memenuhi syarat kepesertaan PKH.
2. Graduasi Sejahtera: KPM yang secara sadar mengundurkan diri karena kondisi ekonominya sudah dianggap mampu (mandiri).
3. Data Anomali: KPM yang datanya terbaca tidak benar/tidak valid (anomali) baik di rekening Bank Himbara maupun di data DTSE.
4. Tidak Lolos Verifikasi Kelayakan: KPM yang diverifikasi ulang kelayakannya oleh pemerintah (proses verifikasi dilakukan bulanan) dan dicap tidak lolos atau terdeteksi sudah mampu.
Pemerintah menjamin kelanjutan lima program utama bansos di tahun 2026, dengan beberapa penyesuaian:
1. PKH Tahap 1/2026 Triwulan (Januari, Februari, Maret). Pencairan melalui KKS Bank Himbara dan PT Pos Indonesia.
2. BPNT Sembako TriwulanTerus berlanjut bagi keluarga miskin dan rentan.
3. Program Indonesia Pintar (PIP). 3 Termin Perluasan sasaran mencakup siswa TK/PAUD (sekitar 888 ribu murid, Rp450 ribu/tahun).
4. BLT Dana Desa 2 Bulanan/Triwulan Diprioritaskan untuk warga miskin ekstrem. Umumnya tidak diberikan kepada penerima PKH/BPNT.
5. PBI-JKN (KIS Gratis) Bulanan. Pemerintah tetap membayarkan iuran BPJS Kesehatan untuk kelompok miskin dan rentan.***