RADAR BOGOR - Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia.
Dilansir dari kanal YouTube Guru Abad 21, kabar baik ini disampaikan langsung dalam forum resmi di hadapan Menteri Keuangan dan Presiden Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa tunjangan guru ASN sebesar gaji pokok telah resmi terlaksana dan ditransfer langsung ke rekening guru.
Saat ini, skema pencairan tunjangan masih dilakukan tiga bulan sekali, namun pemerintah memastikan bahwa mulai tahun depan sistem tersebut akan diupayakan berubah menjadi pencairan setiap bulan.
Pernyataan ini disambut dengan antusias, mengingat kondisi ekonomi yang semakin menantang dan dirasakan langsung oleh para pendidik di seluruh Indonesia.
Namun, di balik kabar baik tersebut, pemerintah juga menyampaikan peringatan penting bagi seluruh guru, baik yang sudah sertifikasi maupun belum sertifikasi.
Seluruh guru wajib bersiap dan menuntaskan penginputan data Dapodik semester genap paling lambat akhir Januari 2025.
Hal ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan informasi teknis dari admin Info GTK Kementerian Pendidikan, validasi tahap pertama direncanakan dimulai pada minggu pertama Februari 2025, sebuah jadwal yang tergolong lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang biasanya berlangsung pada Maret atau April.
Percepatan jadwal validasi ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan implementasi pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) secara bulanan.
Artinya, keterlambatan dalam pengisian dan validasi Dapodik berpotensi berdampak langsung pada pencairan tunjangan guru.
Selain penginputan data, guru dan kepala sekolah juga diminta menyelesaikan pembagian beban kerja semester genap tahun ajaran 2025/2026 sejak dini.
Status tugas mengajar, jam mengajar, dan struktur pembelajaran harus dipastikan sudah final sebelum akhir Januari.
Tak hanya soal tunjangan, pemerintah juga mengumumkan pencapaian besar di bidang peningkatan kompetensi guru.
Pada tahun 2025, sebanyak 808.865 guru telah mendapatkan kesempatan mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Guru yang telah lulus PPG tahun ini diharapkan dapat menerima sertifikasi pada tahun berikutnya, selama memenuhi persyaratan yang berlaku.
Langkah bersejarah juga dilakukan bagi guru yang belum berkualifikasi S1 atau D4.
Tahun ini, 12.500 guru mendapatkan kesempatan studi S1 melalui skema RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) dengan beasiswa Rp3 juta per semester.
Target ambisius ditetapkan untuk tahun 2026, yakni 150.000 guru akan mengikuti program serupa.
Dengan demikian, dalam kurun waktu dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, diproyeksikan 162.500 guru akan memperoleh gelar sarjana, sebuah capaian yang disebut sebagai sejarah baru bahkan revolusi pendidikan guru di Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga melanjutkan program digitalisasi pendidikan, revitalisasi 16.175 satuan pendidikan di seluruh Indonesia, serta berbagai pelatihan strategis seperti pembelajaran mendalam, coding dan AI, STEM, hingga pelatihan kepemimpinan kepala sekolah.
Pemerintah juga memastikan Bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib mulai kelas 3 SD pada tahun 2027.
Semua kebijakan ini diharapkan bermuara pada satu tujuan utama yakni meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru sebagai pilar utama pendidikan nasional.
Artikel ini bersifat informatif dan tidak dimaksudkan sebagai pengumuman resmi.
Informasi yang disampaikan dapat berubah sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku.
Pembaca diharapkan menjadikan sumber resmi sebagai acuan utama dalam pengambilan keputusan.***
Editor : Eli Kustiyawati