RADAR BOGOR — Pemerintah Indonesia menyebut telah menggelontorkan anggaran lebih dari Rp50 miliar untuk mempercepat pemulihan layanan kesehatan pascabencana di wilayah Sumatera.
Saat ini, pemulihan sektor kesehatan menjadi prioritas utama sesuai arahan Presiden agar pelayanan kepada masyarakat segera kembali normal.
Hal tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers Pemerintah Indonesia terkait Perkembangan Harian Bencana Sumatera yang digelar di Graha BPNB, Jakarta Timur, Rabu 7 Januari 2026.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menegaskan fokus konferensi pers hari ini menitikberatkan pada sektor kesehatan.
Menurutnya, layanan kesehatan harus segera pulih agar aktivitas masyarakat bisa kembali berjalan seperti sediakala.
“Fokus hari ini adalah kesehatan. Ini sesuai perintah Presiden bahwa layanan kesehatan harus segera kembali seperti semula. Karena itu, penting kami sampaikan perkembangan ini kepada publik,” ujar Abdul Muhari.
Ia menambahkan, pemerintah terus memantau berbagai sektor terdampak bencana, khususnya kesehatan, agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhenti.
Proses pemulihan dilakukan bersama masyarakat dengan semangat gotong royong.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan pemulihan layanan kesehatan dilakukan secara bertahap.
Dia mengaku telah beberapa kali meninjau langsung wilayah terdampak di Sumatera Utara dan Aceh guna memastikan layanan kesehatan dapat pulih secepat mungkin.
“Kami membagi pemulihan ini dalam tiga tahap,” kata Budi. Tahap pertama adalah pemulihan layanan rumah sakit.
Dari 87 rumah sakit yang terdampak, seluruhnya telah kembali beroperasi setelah dua minggu pascabencana.
Tahap kedua menyasar pemulihan puskesmas. Dari total 192 puskesmas yang sempat berhenti beroperasi, hampir seluruhnya telah pulih.
Saat ini hanya tersisa tiga puskesmas yang belum dapat difungsikan karena berada di wilayah dengan dampak bencana berat.
Selain itu, pemerintah juga mengirimkan sekitar 4 ribu lebih relawan kesehatan ke daerah terdampak dan terisolir.
Para relawan tersebut dilengkapi dengan posko kesehatan sementara beserta peralatannya untuk memastikan pelayanan tetap berjalan.
Tahap ketiga merupakan pemulihan layanan kesehatan secara menyeluruh agar kembali seperti kondisi sebelum bencana.
Upaya ini dilakukan melalui pendataan, pemenuhan kebutuhan fasilitas, relokasi, serta reaktivasi layanan.
"Pemerintah menargetkan seluruh layanan kesehatan dapat pulih sepenuhnya pada akhir Maret 2026," jelasnya.
Dalam aspek pencegahan, Kementerian Kesehatan juga mewaspadai potensi munculnya penyakit menular pascabencana.
Beberapa penyakit yang menjadi perhatian antara lain campak, diare, dan tuberkulosis (TBC).
“Khusus campak, kami sudah mengidentifikasi kasus di lima kabupaten. Karena penularannya cepat, kami langsung melakukan imunisasi pada anak-anak di wilayah yang berpotensi terdampak,” jelas Budi.
Terkait anggaran, Budi menyebutkan dana pemulihan kesehatan berasal dari berbagai sumber, termasuk Kementerian Kesehatan, BNPB, sektor swasta, dan sumbangan masyarakat.
Saat ini menurutnya total anggaran yang dikeluarkan mencapai lebih dari Rp50 miliar yang terus bergerak.
Ke depan, fokus pembiayaan pemulihan tahap ketiga akan dipusatkan melalui BNPB agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi.
Saat ini, pemerintah masih melakukan pendataan kebutuhan, termasuk jenis peralatan dan estimasi biayanya, untuk menyusun rencana anggaran lanjutan.
“Kami sangat mengapresiasi semua pihak, terutama para relawan kesehatan yang terus berdatangan dan secara sukarela membantu pemulihan layanan kesehatan di daerah bencana,” pungkasnya.(uma)
Editor : Alpin.