RADAR BOGOR – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menargetkan seluruh fasilitas kesehatan terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan kembali beroperasi normal 100 persen pada akhir Maret 2026.
Hal itu disampaikan saat konferensi pers, progres pemulihan layanan kesehatan pascabencana bersama BNPB di Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu 7 Januari 2026.
Budi menjelaskan saat ini proses penanganan telah memasuki tahap ketiga, yakni tahap pemulihan total sarana dan prasarana.
Sebelumnya, Kemenkes telah menyelesaikan tahap pertama (pemulihan darurat RSUD) dan tahap kedua (pengoperasian kembali Puskesmas).
"Sejak awal Januari kita masuk ke tahap ketiga, ini benar-benar pemulihan. Kita cek satu per satu alat yang rusak, mulai dari ambulans hingga alat laboratorium. Saya berdoa mudah-mudahan akhir Maret ini semua bisa pulih kembali," jelasnya.
Meski sebagian besar dari 87 RSUD dan 867 Puskesmas terdampak sudah mulai melayani pasien, Menkes mengakui masih ada beberapa kendala pada fasilitas yang mengalami kerusakan struktural berat.
Tercatat ada tiga Puskesmas di Aceh, yaitu di Aceh Tengah (Rusip Antara), Aceh Tenggara (Jambur Raklak), dan Aceh Timur (Lokop), yang kondisinya hancur total tertimpa material bencana.
Khusus untuk wilayah tersebut, pemerintah akan melakukan pembangunan ulang di lokasi yang lebih aman (relokasi).
"Puskesmas Lokop benar-benar hancur ketimpa kayu-kayu besar. Sekarang sedang kita bangun baru. Kami juga menggeser lokasi Puskesmas yang sebelumnya terlalu menempel ke sungai agar lebih aman di masa depan," tambahnya.
Fokus utama pada tahap ketiga ini adalah pengadaan dan perbaikan alat kesehatan (alkes) yang memiliki nilai investasi tinggi.
Budi menyebutkan banyak komputer, tempat tidur pasien, hingga alat laboratorium TBC yang rusak akibat terendam lumpur.
Untuk mempercepat proses ini, Kemenkes menerapkan strategi kolaborasi. Untuk sektor otomotif mereka menggandeng teknisi dari APM (Agen Pemegang Merek) untuk memperbaiki 214 ambulans yang terendam.
Lalu memfasilitasi donatur dan perusahaan swasta untuk pembangunan sumur bor guna menjamin pasokan air bersih di Puskesmas.
Serta menyiagakan sekitar 700 hingga 900 relawan di lapangan setiap harinya untuk memastikan layanan di posko pengungsian tidak terputus selama masa transisi pembangunan fisik.
Menkes menegaskan belajar dari pengalaman pandemi COVID-19, pemulihan kesehatan skala besar tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Terutama Masalah kesehatan harus dikerjakan bersama-sama.
"Tugas kami adalah mengoordinasi dan memfasilitasi modal sosial masyarakat Indonesia yang sangat tinggi untuk membantu sesama," tutupnya. (uma)
Editor : Alpin.