RADAR BOGOR - Berbagai upaya dilakukan pemerintah, kali ini Kemensos (Kementerian Sosial) menegaskan, kesiapan penuh untuk menyalurkan berbagai bentuk bantuan sosial (Bansos), baik bantuan kebencanaan maupun bantuan reguler bagi warga terdampak bencana di wilayah Sumatra.
Penyaluran Bansos dilakukan berdasarkan satu data yang telah tervalidasi agar proses rehabilitasi sosial dan pemulihan ekonomi dapat berlangsung lebih cepat.
Kepastian ini disampaikan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra yang digelar DPR RI di Hotel Daka, Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Dalam keterangannya, Gus Ipul menjelaskan, data menjadi faktor paling kritis dalam penyaluran bantuan kebencanaan.
Ia menyebut data awal berasal dari BNPB, kemudian ditetapkan oleh pemerintah daerah dan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri selaku Ketua Satgas, sebelum bantuan disalurkan oleh Kemensos.
Setelah data resmi ditetapkan, Kemensos akan langsung menyalurkan bantuan melalui saluran yang sesuai kondisi daerah, baik melalui Himbara maupun PT Pos Indonesia.
Kemensos juga telah menyiapkan dukungan pembiayaan untuk berbagai kebutuhan pascabencana, seperti santunan korban meninggal dunia dan luka berat, jaminan hidup.
Selain itu, dukungan hunian sementara dan hunian tetap.
Termasuk, program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga terdampak turut menjadi bagian dari penanganan.
Berdasarkan simulasi perhitungan, total kebutuhan bantuan pascabencana mencapai sekitar Rp2 triliun.
Dari jumlah tersebut, lebih dari Rp600 miliar sudah siap disalurkan.
Hingga kini santunan bagi lebih dari 140 ahli waris korban meninggal dunia telah diberikan, sementara bantuan untuk korban luka berat masih menunggu penetapan pemerintah daerah.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas menekankan, bantuan sosial harus menjadi instrumen percepatan pemulihan ekonomi masyarakat.
Ia mendorong, warga terdampak segera dimasukkan ke dalam program bansos reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN.
Rapat yang dibuka Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad itu juga mendengarkan laporan dari Koordinator Posko Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI, T.A. Khalid.
Tito menyampaikan, koordinasi intensif di lapangan telah menghasilkan beberapa prioritas penanganan, antara lain normalisasi sungai.
Pembukaan akses jalan dan jembatan ke wilayah terisolasi, penyediaan hunian sementara, serta pembersihan lingkungan dan rumah warga yang mengalami kerusakan ringan.
Gus Ipul menambahkan, penyaluran bansos reguler, termasuk PKH, akan mengacu pada data yang dimutakhirkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Data tersebut akan segera digunakan setelah seluruh proses verifikasi selesai dilakukan.
Kemensos memastikan akan terus bekerja sama dengan Kemendagri, DPR RI, BNPB, dan pemerintah daerah agar penyaluran bansos pascabencana di Aceh dan wilayah Sumatra lainnya berlangsung tepat sasaran dan mendukung pemulihan sosial serta ekonomi masyarakat yang terdampak. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim