RADAR BOGOR - Diklat Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH 2026 digelar Kementerian Haji dan Umrah RI (Kemenhaj).
Diklat PPIH diadakan di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta, selama sebulan, mulai 10 Januari 2026.
Menurut Inspektur Jenderal Kemenhaj Mayjen TNI (Purn) Dendi Suryadi, Diklat PPIH 2026 sangat penting untuk mewujudkan layanan haji yang lebih profesional dan berintegritas.
Dendi menyatakan bahwa Diklat PPIH bukan sekadar pelatihan teknis, itu adalah upaya untuk membuat petugas haji yang siap secara fisik, mental, dan kompetensi serta memiliki semangat kerja sama yang kuat.
“Mohon dimaklumi, ini bagian dari ikhtiar kami untuk menghadirkan petugas haji yang lebih profesional dan berintegritas. Ada empat sasaran utama yang ingin kami capai,” kata Dendi saat menghadiri gladi Diklat PPIH Arab Saudi 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu 10 Januari 2026.
Menurutnya, ibadah haji adalah ibadah yang sangat menuntut kekuatan fisik, jadi sasaran pertama adalah ketahanan fisik.
"Petugasnya harus lebih kuat, bahkan lebih bugar dibandingkan sebelumnya karena ibadah haji itu 90 persen ibadah fisik," tuturnya.
Dendi menekankan bahwa petugas haji harus memiliki mental melayani, bukan mental dilayani. Sasaran kedua adalah pembentukan mental yang tangguh.
"Petugas harus siap menjadi pelayan jemaah. Mentalnya harus kuat, sabar, dan siap menghadapi berbagai situasi di lapangan," katanya, yang tampak aktif memberikan arahan selama gladi.
Ketiga, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing petugas (tusi).
Keempat, menciptakan ikatan dan persatuan antarpersonel untuk membentuk kerja tim yang solid selama operasional haji.
Menurut Didi, Menhaj dan Wamenhaj juga menekankan bahwa petugas haji harus dididik dengan nilai-nilai TNI dan Polri, seperti disiplin, keberanian, semangat pengabdian, rela berkorban, dan kekompakan.
Dendi ditugaskan untuk merancang iklim dan desain pelatihan sebagai pembina Diklat. Ia menjelaskan bahwa pelatihan dirancang secara bertahap dan sistematis.
Peserta akan mengikuti latihan Peraturan Baris Berbaris (PBB) pada minggu pertama. Mereka akan menghadapi jemaah dari Ghana, India, Pakistan, Sri Lanka, dan banyak negara lainnya. Menurutnya, mengatur akan sulit jika tidak tegas.
Sebanyak 179 anggota TNI dan Polri berpartisipasi dalam Diklat PPIH 2026 sebagai pelatih, mendampingi pegawai organik Kementerian Haji.
Dendi menyatakan bahwa dukungan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji adalah tanggung jawab negara. “Haji ini hajatan besar kedua setelah mudik Lebaran. Ini tugas negara,” tegasnya.
Menurut Denni, menjadi petugas haji adalah pekerjaan yang mulia karena melayani tamu-tamu Allah.
Pemerintah memberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah haji bagi mereka yang belum berhaji dengan ketentuan tertentu.
Ia, bagaimanapun, menegaskan bahwa petugas tetap harus mengutamakan tugas pelayanan, termasuk menghindari mengenakan ihram saat puncak wukuf di Arafah jika mereka masih berada di posisi tersebut.
“Ini konsekuensi. Jika Anda ingin menjadi petugas, Anda harus siap. Ini adil, karena jutaan jemaah masih antre, sementara petugas mendapat kesempatan berhaji," jelasnya.
Dengan diklat ini, diharapkan seluruh struktur organisasi PPIH, mulai dari sektor, daker, hingga ketua rombonga, akan saling mengenal sebelum memulai tugas di Tanah Suci. (***)
Editor : Yosep Awaludin