RADAR BOGOR - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, meninjau kondisi dua korban dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di RSUD Ki Ageng Getas Pendowo, Gubug, Grobogan, pada Kamis (15/1) malam.
Kedua korban adalah seorang siswi SD asal Ngroto dan siswa SMK Miftahul Huda Ngroto, yang merupakan pasien terakhir dari ratusan pelajar terdampak kasus dugaan keracunan massal di Grobogan.
Saat mengunjungi siswi SD yang masih terpasang infus, Nanik berusaha menenangkan sekaligus memberi semangat.
Ia menawarkan hadiah boneka dan pakaian sebagai bentuk perhatian agar pasien cepat pulih.
Begitu pula saat menyambangi siswa SMK, Nanik menyerahkan santunan dan menanyakan kondisi kesehatannya, sekaligus menyampaikan empati terkait insiden tersebut.
Usai meninjau rumah sakit, Nanik dan Ketua Satgas MBG Grobogan melanjutkan agenda ke SPPG Kuwaron 1, dapur penyedia MBG yang diduga terkait keracunan massal.
Pertemuan di lokasi digelar tertutup, dan Nanik tidak memberikan keterangan kepada wartawan.
Kasus dugaan keracunan MBG di Grobogan memengaruhi 803 siswa, dengan 115 di antaranya sempat dirawat di rumah sakit maupun puskesmas.
Hingga hari keenam pascakejadian, dua siswa masih menjalani perawatan intensif di RSUD Ki Ageng Getas Pendowo.
Kondisi Korban di Mojokerto
Di Mojokerto, korban dugaan keracunan MBG menunjukkan perbaikan kondisi yang signifikan.
Dari total 411 warga terdampak, 408 telah dipulangkan, sementara tiga pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menjelaskan, ketiga korban tersebut baru masuk rumah sakit pada 14 Januari.
Emil meminta masyarakat menunggu hasil kajian menyeluruh dari BGN terkait penyebab insiden.
Ia menekankan, koordinasi dilakukan secara satu pintu untuk menghindari simpang siur informasi dan memastikan pemeriksaan berlangsung komprehensif.
Hal ini dimaksudkan agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang.
Pengawasan Dapur MBG dan Langkah Pemerintah
Meskipun penanganan medis berjalan lancar, insiden ini menyoroti masalah administrasi.
Mayoritas dari puluhan dapur MBG di Mojokerto belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Emil menekankan, ketiadaan SLHS bukan berarti pengawasan diabaikan, karena uji kualitas air dan pemeriksaan keamanan pangan tetap dilakukan Dinas Kesehatan setempat.
Proses administrasi SLHS masih berlangsung, namun secara substansial, upaya menjaga keamanan pangan tetap dijalankan.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah menangguhkan sementara operasional SPPG yang terlibat insiden untuk memberikan ruang bagi tim investigasi dan mencegah risiko tambahan.
Mengenai sanksi, Emil menyatakan keputusan diserahkan sepenuhnya kepada instansi terkait dan BGN sebagai koordinator utama. (int/ian/ris)
Editor : Siti Dewi Yanti