RADAR BOGOR - Persoalan penataan tenaga honorer yang belum diangkat menjadi PPPK di Indonesia menemui babak baru. Dari data tahun 2024, terdapat lebih dari 2,3 juta tenaga non-ASN yang terdata secara nasional.
Melansir Instagram @fokusedu, keterbatasan fiskal membuat pemerintah hanya mampu membuka sekitar 1 juta formasi PPPK, sehingga menyisakan sekitar 1,3 juta honorer yang berpotensi dialihkan menjadi PPPK paruh waktu.
Hingga saat ini, sebanyak 1.068.495 tenaga honorer yang akan diangkat, telah diusulkan oleh 538 instansi untuk mengisi posisi PPPK paruh waktu tersebut.
Meskipun skema ini sudah berjalan, muncul pertanyaan besar, mampukah negara langsung mengangkat mereka menjadi PPPK penuh waktu tanpa harus menunggu waktu lama?.
Seperti yang dilansir dari Instagram @fokusedu, jika kita melakukan kalkulasi matematis sederhana dengan asumsi rata-rata gaji dan tunjangan PPPK penuh waktu sebesar Rp5.000.000 per bulan.
Maka kebutuhan total untuk 1 juta orang dalam setahun adalah Rp60 Triliun.
Angka ini sekilas terlihat besar, namun menjadi kecil jika disandingkan dengan program prioritas nasional di APBN 2026, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pada APBN 2026, anggaran untuk program MBG melonjak hingga 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai total Rp335 Triliun.
Dari jumlah fantastis tersebut, sebesar 44 persen atau sekitar Rp224 Triliun bersumber dari anggaran pendidikan.
Jika kita membandingkan kebutuhan gaji PPPK penuh waktu (Rp60 Triliun) dengan total dana MBG (Rp335 Triliun), ditemukan data menarik.
Yaitu pemerintah hanya perlu mengalokasikan sekitar 17,9 persen dari total dana MBG untuk menjamin gaji 1 juta PPPK penuh waktu selama satu tahun.
Dengan kata lain, pemanfaatan kurang dari seperlima anggaran MBG sudah cukup untuk menyelesaikan kemelut status jutaan honorer dan mengubah nasib mereka dari paruh waktu menjadi penuh waktu.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga