RADAR BOGOR - Berdasarkan kebijakan fiskal dan kalender akademik terbaru, total pendapatan guru pada bulan ini diprediksi akan mengalami lonjakan signifikan, bahkan menyentuh angka dua digit, akibat tambahan tunjangan salah satunya.
Mengapa total pemdapatan guru awal tahun ini bisa besar hanya dengan tambahan tunjangan?
Dilansir dari Youtube Zona Guru, berikut adalah rincian komponen total pendapatan guru yang diprediksi akan cair dalam waktu berdekatan, termasuk tunjangan.
Gabungan Gaji dan 5 Tunjangan Sekaligus
Februari menjadi bulan yang spesial karena adanya pertemuan jadwal pencairan beberapa dana penting:
1. Gaji Pokok dan Tunjangan Melekat
Diperkirakan cair pada 2 Februari (mengingat 1 Februari adalah hari Minggu). Estimasinya berkisar antara Rp4,5 juta hingga Rp5,5 juta.
2. TPG Skema Bulanan
Tunjangan Profesi Guru kini tidak lagi cair per tiga bulan, melainkan setiap bulan. Estimasinya sebesar Rp3,5 juta hingga Rp4,5 juta.
3. TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan)
Nilai ini tergantung pada kebijakan daerah masing-masing, dengan rata-rata di angka Rp2 juta hingga Rp3,5 juta.
4. Tunjangan Kinerja (Tukin)
Khusus bagi guru pusat atau daerah yang menerapkan sistem ini, berdasarkan capaian kinerja (SKP) bulan Januari.
5. Tunjangan Hari Raya (THR)
Anggaran THR diprediksi mulai terlihat penyalurannya di akhir Februari dengan estimasi komponen mencapai Rp4,5 juta.
Perubahan Skema TPG: Lebih Stabil Setiap Bulan
Salah satu perubahan paling fundamental di tahun 2026 adalah penyaluran TPG melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang kini bersifat bulanan.
Hal ini memastikan arus kas para guru lebih stabil setiap bulannya tanpa harus menunggu waktu lama seperti sistem triwulan sebelumnya.
Pemerintah berharap dengan total pendapatan yang bisa mencapai lebih dari Rp13 juta di bulan Februari ini, kualitas pendidikan di kelas akan meningkat secara linier.
Namun perlu diingat bahwa angka Rp13 juta ini merupakan estimasi. Jumlah yang diterima setiap guru akan tetap bervariasi, sangat bergantung pada golongan ruang, masa kerja, serta kemampuan anggaran pemerintah daerah masing-masing.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga