RADAR BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh nasional di kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada akhir pekan lalu.
Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan tokoh nasional yang berlangsung selama sekitar lima jam itu, membahas berbagai isu strategis, mulai dari agenda dalam negeri hingga dinamika global.
Informasi awal mengenai pertemuan tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berdialog dengan sejumlah tokoh yang kerap dipersepsikan sebagai pihak di luar pemerintahan pada Jumat malam, 30 Januari 2026, dengan fokus utama pada kepentingan bangsa dan negara.
Sjafrie menyampaikan hal tersebut saat memberikan materi kepada anggota PWI yang mengikuti kegiatan retret di Pusat Kompetensi Bela Negara, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan, Cibodas, Rumpiang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 31 Januari 2026.
Pertemuan Presiden Prabowo dengan sejumlah tokoh nasional juga dibenarkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Namun, ia menegaskan bahwa para tamu yang hadir bukanlah tokoh oposisi, melainkan tokoh masyarakat yang diajak berdialog secara terbuka untuk memberikan masukan kepada Presiden.
Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memaparkan berbagai program pemerintahan yang telah dijalankan dalam satu tahun terakhir.
"Seluruh kebijakan tersebut, berorientasi pada kepentingan rakyat serta kepentingan bangsa dan negara," katanya.
Lebih lanjut, Prasetyo mengungkapkan sejumlah nama tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro serta mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen (Purn) Susno Duadji.
Diskusi yang berlangsung mencakup isu kepemiluan, penegakan hukum, hingga berbagai persoalan strategis lainnya.
Prasetyo juga memastikan bahwa tidak ada ketua umum partai politik maupun tokoh partai dalam pertemuan tersebut.
Salah satu peserta pertemuan, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, mengungkapkan bahwa diskusi berlangsung cukup panjang, yakni sekitar lima jam.
Ia menyebut pertemuan tersebut dihadiri sekitar tujuh tokoh, dengan jajaran pemerintah yang hadir antara lain Presiden Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Mayjen (Purn) Zacky Makarim.
Menurut Samad, Presiden Prabowo memanfaatkan pertemuan tersebut untuk mempresentasikan berbagai agenda strategis, termasuk program penyelamatan sumber daya alam, kebijakan pemerintah.
Serta hasil pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Para tokoh yang hadir juga diberi ruang untuk menyampaikan pandangan dan gagasan mereka.
Dalam diskusi tersebut, Samad mengungkapkan dirinya diminta menyampaikan pandangan terkait upaya peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.
Ia menilai pemberantasan korupsi selama ini belum menyentuh akar persoalan sehingga diperlukan peta jalan atau roadmap yang lebih komprehensif dan efektif.
"Jika merujuk pada Konvensi PBB Antikorupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), terdapat empat aspek utama yang perlu menjadi perhatian, yakni penyuapan pejabat asing (foreign bribery), perdagangan pengaruh (trading in influence), pengayaan elite (elite enrichment), serta suap di sektor swasta (commercial bribery)," paparnya.
Ia juga menyoroti kondisi KPK yang dinilai tidak lagi sekuat sebelumnya. Samad berpendapat, salah satu faktor utama melemahnya KPK adalah revisi Undang-Undang KPK pada 2019 yang memangkas kewenangan lembaga tersebut dan menempatkannya di bawah rumpun eksekutif, sehingga mengurangi independensinya.
Selain itu, Samad mengkritisi proses rekrutmen pimpinan KPK pada periode sebelumnya yang dinilai mengabaikan masukan masyarakat.
Menurutnya, peringatan mengenai integritas calon pimpinan sempat disampaikan publik, namun tidak menjadi pertimbangan utama dalam proses seleksi.
Samad juga menyinggung kebijakan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berujung pada pemberhentian 57 pegawai KPK.
Ia menilai kebijakan tersebut sarat rekayasa dan digunakan untuk menyingkirkan pegawai yang justru memiliki integritas tinggi.
Dalam pertemuan tersebut, isu reformasi kepolisian juga menjadi topik diskusi. Samad menyebut seluruh tokoh yang hadir sepakat bahwa reformasi institusi kepolisian merupakan sebuah keharusan yang tidak bisa ditunda.
Selain pemberantasan korupsi, penyelamatan sumber daya alam turut menjadi bahasan penting, seiring telah dibentuknya Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Samad menyampaikan bahwa fokus pemberantasan korupsi ke depan juga perlu diarahkan pada sektor sumber daya alam untuk meningkatkan pendapatan negara.
Isu global turut dibahas, termasuk keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Samad menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut tidak bersifat mutlak dan dapat ditinjau ulang apabila dinilai merugikan kepentingan rakyat Palestina dan Gaza.
Di akhir pertemuan, Samad mengungkapkan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik oligarki yang merusak dan menguasai sumber daya alam.
Prabowo disebut bertekad mengejar pihak-pihak yang merugikan negara tanpa kompromi, serta menolak bernegosiasi dengan oligarki yang memperoleh keuntungan dari perusakan sumber daya alam. (***)
Editor : Yosep Awaludin