RADAR BOGOR - Menjelang Ramadhan dan Lebaran, ketersediaan daging menjadi perhatian seiring meningkatnya permintaan protein hewani.
Kondisi tersebut mendorong adanya koordinasi intensif dengan Kementerian Pertanian untuk menjaga ketersediaan stok dan menstabilkan harga, terutama setelah muncul kenaikan harga daging dalam beberapa waktu terakhir.
Anggota DPR RI, Rohmin Dahuri, menjelaskan bahwa sekitar tiga bulan lalu sempat terjadi gejolak kenaikan harga daging sapi. Salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah distorsi pasar yang dipicu oleh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Program ini menyebabkan lonjakan pembelian daging dalam jumlah besar, sehingga suplai di pasar sempat berkurang dan berdampak pada kenaikan harga.
Rohmin Dahuri menyampaikan bahwa dalam satu bulan terakhir pemerintah berhasil menstabilkan kembali harga daging.
Berdasarkan laporan yang diterima dari Menteri Pertanian, ketersediaan daging sapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang puasa dan Lebaran dipastikan dalam kondisi mencukupi.
“Kami di Komisi IV tandem dengan pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, tentunya sudah mengantisipasi. Seperti tiga bulan yang lalu kan terjadi gejolak kenaikan harga daging sapi ya, dan salah satu faktornya memang distorsi MBG, karena membelinya melonjak gitu, jadi daging suplainya kurang," ucap Rohmin Dahuri, dilansir dari kanal Youtube TVR Parlemen.
"Alhamdulillah sebulan terakhir ya, pemerintah sudah berhasil menstabilkan harga daging ya. Jadi kalau laporan dari Menteri Pertanian, insyaallah ketersediaan daging sapi menjelang puasa dan lebaran ini mencukupi," sambungnya.
Selain memastikan kecukupan stok dan stabilitas harga, pengawasan terhadap kesehatan hewan juga menjadi perhatian.
Pemerintah diminta meningkatkan fungsi pengawasan, sementara seluruh pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga peternak, diingatkan untuk waspada terhadap potensi penyebaran penyakit hewan.
Penyakit yang disebutkan secara spesifik adalah penyakit Hendra, yang perlu diantisipasi agar tidak menyebar di Indonesia.
Pengawasan tersebut bertujuan memastikan daging yang beredar di masyarakat benar-benar aman dan layak dikonsumsi.
Dalam jangka panjang, pemerintah diharapkan segera membangun ekosistem pengelolaan dan pengawasan distribusi produk protein hewani yang lebih baik, guna menjamin keamanan pangan masyarakat serta berkontribusi positif dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.***
Editor : Asep Suhendar