RADAR BOGOR - Pemerintah Kabupaten Bogor memastikan layanan kesehatan masyarakat tetap terjamin meskipun terjadi penonaktifan sejumlah peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Penonaktifan tersebut dipicu oleh perubahan pola pendataan nasional dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Bupati Bogor Rudy Susmanto menjelaskan bahwa Kabupaten Bogor saat ini telah menerapkan Universal Health Coverage (UHC) 100 persen, sehingga secara prinsip seluruh masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan.
“Jadi terkait penonaktifan, karena perubahan pola pendataan yang hari ini berubah menjadi data DTSEN. Tetapi Pemerintah Kabupaten Bogor telah menerapkan UHC 100 persen,” ujar Rudy Jumat, 6 Februari 2026.
Ia menegaskan, penonaktifan kepesertaan BPJS PBI JK terjadi akibat perubahan indikator pendataan yang menyebabkan pergeseran kelompok desil masyarakat.
"Maka yang dinonaktifkan BPJS PBI JK nya, Dinas Kesehatan bersama BPJS Kesehatan sedang mencari sebuah formulasi, dalam waktu dekat mudah-mudahan segera terselesai," jelasnya.
Rudy menambahkan, melalui skema UHC 100 persen, Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen melayani seluruh lapisan masyarakat, mulai dari Desil-1 hingga Desil-10. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan meskipun terjadi penyesuaian data kepesertaan.
“Bicara UHC 100 persen, kita ingin melayani seluruh masyarakat kita dari Desil-1 sampai Desil-10,” tegasnya.
Ia memastikan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor bersama BPJS Kesehatan akan segera menetapkan formulasi terbaru sebagai solusi atas dampak perubahan pendataan tersebut.
"Kita pastikan dengan UHC 100 persen, masyarakat Bogor dapat terfasilitasi dari layanan kesehatan yang ada," pungkasnya.
Editor : Eka Rahmawati