RADAR BOGOR - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti dinonaktifkannya kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Dalam rapat konsultasi pimpinan Komisi DPR RI dengan pemerintah setempat terkait jaminan sosial di Jakarta, Senin, 9 Februari 2026, Purbaya mengungkap penyebab polemik kepesertaan BPJS Kesehatan PBI JK.
Jika melihat tabel yang sebelumnya yang juga digunakan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menurut Purbaya jumlah peserta yang dihapus pada Februari 2026 mencapai 11 juta orang atau hampir 10 persen dari total sekitar 98 juta peserta.
"Kenapa tiba-tiba ramai di bulan Februari tahun ini menurut dugaan kami karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi," ujar Purbaya dalam rapat di DPR Senin, 9 Februari 2026 dilansir dari YouTube TVR Parlemen.
Sehingga angka 10 persen tersebut kata Purbaya memberi dampak bagi banyak orang.
"Kerasa lah itu kalau 10 persen, kalau 1 persen gak ribut orang-orang begitu 10 (persen) hampir yang sakit tuh hampir semuanya kena tuh," tambah Purbaya.
Menurut Menteri Keuangan penonaktifkan peserta PBI JK sebaiknya mempertimbangkan untuk tidak langsung berlaku tetapi diberikan jangka waktu 2 sampai 3 bulan dan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama mereka yang tidak lagi masuk list atau daftar penerima PBI JK sehingga bisa melakukan tindakan atau langkah yang diperlukan.
"Jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba mau begitu mau cek apa cuci darah lagi tiba-tiba gak eligible, gak berhak, kayaknya kita konyol ya," ungkapnya.
Padahal Purbaya menyebut bahwa uang yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan angkanya tetap sama.
"Uang yang saya keluarin sama, saya rugi di situ uang keluar image jelek, jadinya pemerintah rugi dalam hal ini," tegasnya.
Purbaya kembali menegaskan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat sebelum menetapkan kebijakan pencabutan kepesertaan BPJS Kesehatan dari PBI JK atau yang selama ini dibiayai oleh pemerintah.
"Masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya, kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung, ribut dikit gak apa-apa, tapi ini kan sama uangnya, setelah sama ribut lagi saya rugi banyak Pak ke depan tolong dibetulin," pinta Purbaya.
Editor : Eka Rahmawati