RADAR BOGOR – Sejumlah warga mengeluhkan status kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang mendadak berubah menjadi nonaktif, bahkan saat hendak berobat ke fasilitas kesehatan.
Kondisi ini kerap menimbulkan kepanikan karena peserta merasa masih berhak menerima layanan jaminan kesehatan gratis dari pemerintah.
Namun, masyarakat tidak perlu panik. Kepesertaan PBI JKN yang nonaktif masih dapat diaktifkan kembali melalui mekanisme reaktivasi PBI JKN sesuai ketentuan pemerintah.
Apa Itu Reaktivasi PBI JKN?
Reaktivasi PBI JKN merupakan proses untuk mengembalikan status kepesertaan PBI JKN agar kembali aktif, sehingga peserta dapat mengakses layanan kesehatan gratis yang ditanggung pemerintah melalui BPJS Kesehatan.
Proses ini diperuntukkan bagi peserta yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bansos layanan kesehatan, namun statusnya berubah menjadi nonaktif akibat penyesuaian data sosial ekonomi.
Mengapa PBI JKN Bisa Mendadak Nonaktif?
Ada beberapa penyebab utama kepesertaan PBI JKN dinonaktifkan, antara lain:
- Peserta tercatat berada pada desil 6–10 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
- Data domisili tidak sinkron antara DTSEN dan data kependudukan Dukcapil.
- Terjadi perubahan kondisi sosial dan ekonomi peserta.
Jika kondisi tersebut dirasa tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, masyarakat dapat mengajukan sanggahan atau pembaruan data melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh gratis melalui Play Store atau App Store.
Mekanisme Reaktivasi PBI JKN
Pemerintah telah menetapkan alur reaktivasi PBI JKN sebagai berikut:
- Peserta PBI JKN yang dinonaktifkan saat hendak berobat dapat meminta surat keterangan berobat dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas.
- Peserta melapor ke Dinas Sosial setempat untuk mengajukan reaktivasi.
- Petugas Dinas Sosial melakukan verifikasi data peserta.
- Dinas Sosial menerbitkan surat keterangan reaktivasi dan menginput data melalui aplikasi SIKS-NG.
- Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan verifikasi dokumen permohonan.
- Dokumen yang disetujui Kemensos diteruskan ke BPJS Kesehatan.
- Jika disetujui, BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali kepesertaan PBI JKN.
Peserta yang kepesertaannya telah aktif kembali wajib melakukan pemutakhiran data paling lambat dalam dua periode pembaruan DTSEN.
Siapa yang Berhak Menerima PBI JKN?
Penerima PBI JKN berasal dari kelompok masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi pada desil 1–5 DTSEN.
Total kuota PBI JKN mencapai 96,8 juta jiwa, namun tidak seluruh desil 1–5 otomatis menerima bantuan.
Pemerintah memprioritaskan desil terbawah agar bansos layanan kesehatan tepat sasaran.
Pada triwulan I tahun 2026, Kemensos mengalihkan kepesertaan PBI JKN sebanyak 10.595.131 jiwa dari kelompok desil 6–10 dan desil yang belum ditentukan kepada warga desil 1–5 yang belum terdaftar sebagai peserta JKN.
Pengalihan ini dilakukan berdasarkan usulan masyarakat dan skala prioritas desil terbawah.
Cara Daftar PBI JKN
Bagi masyarakat yang memenuhi syarat, pendaftaran PBI JKN dapat dilakukan melalui:
- Aplikasi Cek Bansos.
- Desa atau kelurahan setempat.
- Dinas Sosial setempat.
- Pendamping sosial.
Cara Cek Status Kepesertaan PBI JKN
Status kepesertaan PBI JKN dapat dicek melalui beberapa kanal resmi, yaitu:
- Aplikasi Cek Bansos.
- Situs resmi Kemensos (cekbansos.kemensos.go.id).
- Aplikasi Mobile JKN.
- Situs resmi BPJS Kesehatan (bpjs-kesehatan.go.id).
Data yang ditampilkan meliputi status kepesertaan, jenis kepesertaan, fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan kelas rawat.
Manfaat PBI JKN
Peserta PBI JKN berhak memperoleh layanan kesehatan yang setara dengan peserta BPJS Kesehatan lainnya, meliputi:
- Layanan fasilitas kesehatan tingkat pertama.
- Rawat inap kelas 3.
- Instalasi Gawat Darurat (IGD).
- Obat-obatan sesuai ketentuan.
- Tindakan medis dan operasi tertentu.
Namun, layanan seperti kecelakaan lalu lintas, tindakan kosmetik, dan beberapa layanan lainnya tidak ditanggung oleh PBI JKN.***
Editor : Eli Kustiyawati